Gridhot.ID - Lembaga Survei Charta Politica melontarkan pendapat mengenai kemungkinan terpecahnya Koalisi 02.
Hal itu dikemukakan oleh Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politica Yunarto Wijaya saat menjadi narasumber di program Kompas Petang KompasTV, Kamis (9/5/2019).
Mengutip Warta Kota, Sabtu (11/5/2019) dalam penuturannya, Yunarto mengatakan alasan terpecahnya koalisi 02 adalah sikap-sikap kubu Prabowo yang menimbulkan polemik.
"Sikap-sikap keras dari sebagian kubu Pak Prabowo yang kemudian mengatakan bahwa hasil KPU pasti memenangkan Pak Prabowo, bahwa hasil akan berbeda dengan quick count, bahwa kemudian harus dilakukan people power dan segala macem itu," kata Yunarto.
Baca Juga : Mau Mudik? Sebaiknya Gunakan Kursi Penumpang Seperti Ini Supaya Badan Tidak Sakit-sakitan Saat Perjalanan
Hal itulah yang dinilai oleh Yunarto menimbulkan keretakan di koalisi 02.
Yunarto juga menilai jika hal-hal tersebut tidak terjadi maka koalisi 02 bisa terus 'langgeng' dan baru akan timbul keretakan usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara di 22 Mei 2019 mendatang.
"Yang seharusnya mungkin baru akan muncul, itupun mungkin, pada 22 mei atau setelahnya. Tetapi sikap yang mungkin memancing polemik ini membuat sebagian partai berpikir," ungkapnya.
"Kalau saya ikut dalam kekisruhan ini, mungkin ada resiko yang saya harus tanggung," lanjut Yunarto, menjelaskan kemungkinan pemikiran partai koalisi," tambah Yunarto.
Baca Juga : Kasir Cantik Minimarket Tewas Tanpa Busana di Kamar Penginapan, Tangannya Juga Ditemukan Putus
Terlebih Yunarto juga menyoroti pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin yang mengaku bahwa partainya tak menemukan ada indikasi adanya kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Demokrat melalui Pak Amir Syamsuddin sudah mengatakan tim analisis Demokrat belum menemukan adanya indikasi kecurangan atau yang sifatnya terstruktur dalam pemilu," ujar Yunarto.
"Jadi menurut saya sih ini sebuah indikasi yang kemudian mungkin awalnya akan baru dibicarakan setelah 22 mei."
"Tetapi karena polemik yang terlalu ramai dibicarakan di publik saat ini memaksa mereka untuk bersikap terlebih dulu," sambung dia.
Baca Juga : Ribut, PM Mahathir Sebut Sultan Malaysia Bodoh dan Seperti Anak Kecil
Yunarto menuturkan, koalisi yang sebenarnya itu baru terbentuk secara legal ketika hasil sudah ditentukan.
"Koalisi itu kan secara legal baru akan terbentuk ketika kekuasaan sudah terbentuk, ketika kemudian kalau kita mau bicara secara praktis, koalisi itu baru terbentu di barisan yg menang ketika bagi-bagi menteri sudah terjadi, dan ketika barisan oposisi sudah mengetahui porsi bagian kekuasaan misal di DPR," papar dia.
"Sekarang semua masih dalam konteks bicara di kode etik saja," pungkas Yunarto. (*)