Laporan Wartawan GridHot.ID, Siti Nur Qasanah
GridHot.ID - Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) telah digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6/2019) hari ini.
Sidang tersebut memiliki agenda pembacaan meteri gugatan dari pemohon yaitu paslon 02, Prabowo-Sandiaga.
Dikutip dari laman Antara News, sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) mulai berdatangan ke kawasan Jalan Merdeka Barat, jakarta Pusat.
Mereka menyatakan hendak melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi dan mengawal sidang gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa yang berjumlah sekitar 100 orang itu terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan rata-rata usia paruh baya.
Melakukan orasi di depan Gedung Kementerian Pertahanan, massa tersebut tampak mengenakan rompi berwarna kuning.
"Kami menolak adanya kecurangan dan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu," ujar salah seorang demonstran saat berorasi menggunakan pengeras suara seperti yang dikutip GridHot.ID dari Antara News.
Menurut para demonstran, ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu 2019 telah bertentangan dengan asas-asas Pancasila.
Mereka pun menuntut hakim MK untuk bekerja secara pofesional agar keadilan dalam pelaksanaan pemilu 2019 bisa terwujud.
"Selamatkan demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil," ujar para demonstran.
Baca Juga: Tulis Surat untuk Feni Rose, Vanessa Angel: Aku Tak Tahu Harus Minta Tolong Siapa Lagi
Dalam aksinya, massa GNRI, yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), alumni gerakan 212, dan alumni mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi dengan berorsai dan bernyanyi lagu-lagu nasional.
Mereka juga membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan berisi tuntutan agar keadilan dalam pelaksanaan pemilu dapat ditegakan.
Kendati demikian, aksi mereka menuju Gedung MK terhalang barikade beton pembatas dan kawat berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian.
Diwartakan oleh Kompas.com, untuk mengamankan sidang perdana tersebut, polisi telah mengerahkan sebanyak 17 ribu personel.
Sementara itu, TNI menerjunkan 16 ribu personelnya.
"Bapak Panglima TNI juga menyiapkan pasukan lebih kurang 16.000. Ini juga disiapkan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan istilahnya kirtap yakni perkiraan cepat intelejen," ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kamis (13/6/2019).
Baca Juga: Nikahi Kakek Usia 50 Tahun, Ekspresi Wajah Gadis SMP Ini Jadi Sorotan
"Kirtap intelejen kita lakukan setiap hari. Jadi, komunikasi intelejen tiap hari untuk melihat apakah ada gerakan massa," sambungnya. (*)