Sementara ditingkat nasional dirinya berhasil menjumpai 250 orang. Jajak pendapat tersebut juga diminta kepada semua pemuka agama di Indonesia.
"Sebanyak 400 koresponden saya telah mendukung hukuman potong tangan bagi koruptor. Penelitian ini saya lakukan atas inisiatif sendiri dan biaya sendiri. Hasil penelitian ini sudah saya berikan kepada Gubernur Aceh melalui asistennya beberapa waktu lalu,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala saat itu.
Muchsin menyatakan, dorongan dirinya melakukan jejak pendapat karena tidak sanggup melihat merajalelanya para koruptor di Indonesia.
Saat itu, katanya, perkara korupsi sudah berada di titik nadir.
Oleh karenanya, dirinya terdorong melakukan jejak pendapat terkait pidana potong tangan terhadap koruptor untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Aceh dan DPRA.
"Meunyoe broek eungkot jet taboh sira, tapi nyoe sira kabroek, peu yang akan taboh (jika ikan busuk bisa kita kasih garam, tapi jika garamnya sudah busuk apa yang akan kita bubuhkan)," ujarnya.
"Sekarang yang membuat hukum adalah DPR, tapi mereka yang banyak menjadi koruptor. Begitu juga dengan hakim, jaksa, dan polisi, termasuk pejabat dan kelompok partai politik," sambungnya.