Find Us On Social Media :

Massa Pendukung Revisi UU KPK Mengaku Dibayar, Maryati Abdullah Khawatir Soal Pemanfaat Orang Miskin dan Pengangguran untuk Ciptakan Kekacauan Politik

Suasana massa yang datang ke gedung merah putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu sore (14/9/2019)

"Saya sedih kalau ada kelompok masyarakat yang dibegitukan. Artinya kan mereka butuh pendapatan. Butuh uang makan harian dan sebagainya dan itu adalah potret ekonomi kita yang timpang dan itu ada di sekitar Jakarta artinya di Ibu Kota," kata Maryati.

"Itu fenomena yang menurut saya semacam pembodohan demokrasi. Orang demonstrasi tapi dibayar. Kemudian dia tidak paham substansinya dan itu benar-benar kemunduran," sambungnya.

Ia sendiri mengaku tidak tahu siapa yang ada dibalik para pendemo yang mengaku dibayar tersebut.

Baca Juga: 7 Tahun Masuk DPO Pemerintah Indonesia, Demiron Wenda, Dedengkot KKB Pimpinan Puron Wenda Akhirnya Cium Bendera Merah Putih

Namun menurutnya, hal itu menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi dapat membuat kelompok-kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah akan percaya kepada uang dan kekuasaan.

"Dan dengan ekonomi yang timpang itu berbahaya, karena mereka akan percaya kepada uang, siapa yang bayar dan kedua kepada siapa yang punya power (kekuasaan). Power itu macam-macam bisa senjata, politik, dan sebaginya," kata Maryati.

Menurutnya, dalam hal ini kualitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam demokrasi menjadi tidak bebas karena masyarakat tidak punya pikiran orisinil, tidak dilindungi, dan berada di bawah pengaruh atau tekanan uang dan kekuasaan tersebut.

Baca Juga: Datang Melayat, Presiden Pertama Timor Leste, Xanana Gusmao Bawa 2 Pucuk Surat untuk Keluarga BJ Habibie, Bukti Persahabatan yang Tak Lekang Zaman