Nadiem Makarim Bakal Hapus Ujian Nasional, Ternyata Jusuf Kalla Pernah Sebut Penghapusan UN Berbahaya Bagi Pendidikan, Pengamat Ungkap Anggarannya Capai Rp 500 Miliar Pertahun

Baca Juga: Hakim PN Medan Ditemukan Tewas dalam Mobilnya yang Nyasar di Tengah Kebun Sawit, Istri Korban Ungkap Padahal Suaminya Tak Punya Musuh, Polisi: Pelakunya Orang Dekat

Ketentuan tersebut bahkan tercantum dalam undang-undang.

Saat itu Jusuf Kalla mengomentari mengenai ide Sandiaga Uno dalam debat Pilpres untuk menghapus UN.

Sementara itu menurut pengamat, UN memang layak dihapuskan karena anggarannya bisa digunakan untuk prasarana lainnya.

Baca Juga: Sempat Calonkan Diri Sebagai Gubernur, Mendiang Ayah Olla Ramlan Memang Bukan Sosok Sembarangan, Punya Bisnis Menggurita Hingga Dikabarkan Jadi Pengusaha Terkaya Nomor 3 di Kalimantan Selatan

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Darmaningtyas selaku Pengamat Pendidikan mengatakan Ujian Nasional memang seharusnya tidak dijalankan.

"Sudah enggak perlu, evaluasi kan enggak harus lewat ujian nasional, bisa berbagai macam cara," kata Darmaningtyas.

"Kalau evaluasi belajar kan tanggung jawab guru, yang evaluasi lembaga oleh Badan Akreditasi Nasional," tambahnya.

Baca Juga: Bisa Dilakukan di Tengah Jalan, Begini Cara Mengetahui Pangkat Anggota TNI, Cukup Lihat Mobil Dinasnya Saja

Dirinya mengatakan kalau anggaran UN nantinya bisa digunakan unruk prasarana lain yang masih berhubungan dengan pendidikan.

"Kalau itu dihapuskan kan dananya bisa untuk peningkatan sarana dan prasarana, untuk pelatihan guru, ya mungkin untuk bantuan sekolah-sekolah swasta yang masih tertinggal," ujar Darmaningtyas.

Dia menyebutkan kalau Ujian Nasional sendiri membutuhkan anggaran tiap tahunnya hingga Rp 500 miliar.

Baca Juga: Bikin Militer Israel Kelimpungan Berkat Taktik Jeniusnya, Ini Sosok Syekh Sayyid Hassan Nasrallah, Tokoh Lebanon yang Beri Solusi untuk Lenyapkan Israel dari Muka Bumi

"Jadi kalau UN dihapuskan itu bisa mengefisiensikan anggaran rata-raa setahun bisa Rp 500 miliar, dan itu bisa dipakai untuk peningkatan sarana dan prasarana," pungkasnya.

(*)