Find Us On Social Media :

Niat Bagi Beras Bantuan untuk Korban Bencana, Bulog Malah Apes Jadi Salah Satu BUMN yang Paling Merugi, Rp 39 Miliar Belum Dibayar Pemerintah

Logo Bulog

Laporan Wartawan Gridhot.ID, Angriawan Cahyo Pawenang

Gridhot.ID - Perum Bulog ternyata sedang diambang kepiluan.

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Perum Bulog disebutkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani jadi salah satu perusahaan BUMN yang paling merugi.

"2015 ada 33 BUMN yang laba, 8 rugi. 2016 tetap, 2017 yang laba naik jadi 38 dan rugi turun ke 3 dan 2018 turun lagi, yang laba 34 dan rugi tujuh," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca Juga: Bikin Geger Lantaran Sebut Nabi Muhammad SAW Ingusan dan Tak Terawat Saat Ceramah, Gus Muwafiq Kini Beri Klarifikasi, Mantan Asisten Gus Dur Sebut Ucapannya Hanya Sebatas Analogi

Salah satu perusahaan yang mengali kerugian disebutkan adalah Perum Bulog.

Dikutip Gridhot dari Antara, sebab Bulog merugi ternyata akibat Beras bantuan bencana yang merupakan program pemerintah.

Bulog menyatakan pihaknya bakal merugi sebesar Rp 39 miliar karena Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Baca Juga: Terobos Perlintasan Kereta yang Palangnya Sudah Tertutup, Pria Ini Ajak Anak Istri Naik Motor Bersama, Dikeroyok Peringatan Petugas Tapi Malah Ngegas

Beras tersebut kemudian disalurkan untuk bantuan bencana alam yang sudah disalurkan ke Sulawesi Tengah.

"Hampir Rp 39 miliar beras yang sudah kita salurkan ke Sulawesi Tengah kemarin untuk bencana alam,"

"Berpotensi tidak akan dibayar kalau Kementerian Sosial tidak membuat Permensos," ucap Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog.

Baca Juga: Beranikan Diri Dekati Pemancing di Tengah Lautan Malaysia, Hewan yang Hampir Punah Ini Ternyata Ingin Minta Tolong, Caranya Berterimakasih Buat Netizen Heboh

Angka tersebut didapat dari perhitungan sejak Januari 2019 hingga 27 November 2019 yang mencapai 4317 ton atau setara Rp 39 miliar dengan asumsi beras Rp 9000 perkilogram.

Pihaknya mengaku merugi karena Kementerian Keuangan belum melakukan pencairan dana untuk penggantian.

Penggantian tersebut baru bisa terjadi dengan adanya regulasi pendukung dari Kementerian Sosial.

Baca Juga: Lumpuhkan 2 Anggota TNI Hingga Tangan Salah Satu Korban Putus, Ini Asal-usul Granat Asap yang Meledak di Monas, Bisa Celakakan Orang Gara-gara Hal Ini

"Kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan program Pemerintah. Tapi di sisi lain, kementerian yang bertanggung jawab belum melengkapi regulasi untuk dasar pembayaran, itu masalah," ucap Tri.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso kemudian menjelaskan kalau perusahaan tersebut akan menerapkan strategi khusus untuk menangani masalah tersebut.

Pada tahun 2020 Bulog berencana akan memperbesar porsi penjualan beras mereka secara konvesional.

Baca Juga: Senjatanya Dibawa Lari Kawan Sendiri, 2 Anggota KKB Purom Wenda Papua Tewas Ditembak Mati, Markasnya di Distrik Balingga Berhasil Dikuasai TNI

Cara ini disebutkan bisa menjadi salah satu cara Bulog untuk mencicil pembayaran utang perusahaan.

Hingga September 2019 total keseluruhan utang Bulog sebesar Rp 28 triliun.

Cadangan Beras Pemerintah dianggap menjadi alasan utama beban utang perusahaan terus bertambah.

Baca Juga: Ditodong 20 Pertanyaan oleh Penyidik, Nella Kharisma Bantah Selingkuh dengan Mantan Bupati Kediri, Minta Publik Tak Mempercayai

"Bulog tidak bisa dihindari dengan utang karena memang Bulog membeli beras, baik CBP maupun komersial kita pinjam uang dari bank, bunganya pun komersialm,"

"Kalau komersial tidak masalah, karena terus kita jual. Yang masalah beras CBP," ucap Buwas.

(*)