Laporan Wartawan Gridhot.ID, Angriawan Cahyo Pawenang
Gridhot.ID - Pembangunan jalan trans Papua hingga kini masih terus terhambat karena masalah keamanan.
Dikutip Gridhot dari Antara, beberapa wilayah proyek trans Papua terhenti akibat kasus penembakan yang heboh pada Desember 2018 silam.
Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo menegaskan pihaknya akan membahas kelanjutan trans Papua.
"Semua balai di Papua akan mengikuti rakor pada Rabu (4/12), guna mengevaluasi semua pekerjaan yang ada, hambatan yang dihadapi serta solusinya apa agar di tahun berikutnya pekerjaan bisa selesai," kata Wempi.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Wempi juga mengatakan kalau seharusnya trans Papua sudah bisa rampung di tahun 2019 ini.
Namun dengan adanya gangguan seperti berbagai penembakan yang dilakukan oleh KKB Papua membuat beberapa wilayah rawan konflik terhenti pengerjaannya.
"Tadinya kami menginginkan jalan Trans Papua rampung di tahun ini. Namun, ada beberapa jalan harus terhenti karena gangguan keamanan," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo.
Disebutkan ada tiga titik yang dianggap berbahaya yaitu, jalan Wamena (Kabupaten Jayawijaya) ke Mbua (Kabupaten Nduga), lalu dari Dekai (Kabupaten Yahukimo) ke Kenyam (Kabupaten Nduga), dan dari Ilaga ke Sinak (Kabupaten Puncak Jaya) yang terhenti sepanjang 3 kilometer.
Meski begitu, proyek pembangunan jalan trans Papua di berbagai wilayah sebenarnya sudah rampung.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Osman Harianto Marbun mengatakan kalau trans Papua sebenarnya sudah mencapai 97 persen rampung.
"Program penuntasan jalan Trans Papua untuk perbatasan masih 179 kilo lagi, dari Oksibil (Kabupaten Pegunungan Bintang) ke arah Jayapura,"
"Intinya bahwa kami menunggu hingga kondisi aman, baru pekerjaan tersebut diselesaikan. Tetapi kami pastikan bahwa tahun depan sudah harus rampung seluruhnya," kata Osman.
Kini semua pihak harus mengejar target trans Papua rampung di tahun 2020.
Untuk mencapai target itu, Osman Marbun mengatakan akan melibatkan TNI dalam pengerjaan di daerah rawan konflik.
Bahkan dirinya mengatakan di tahun 2019, TNI sudah ikut terlibat dalam proyek trans Papua.
"Itu kemarin kerja sama antara kontraktor yang sudah bekerja kemudian masuk TNI untuk mendukung keamanan," kata Osman.
Dirinya menuturkan kalau para kontraktor tidak nyaman atas situasi yang tidak kondusif.
Itu sebabnya pekerjaan di area rawan KKB bisa dilakukan oleh pihak TNI.
"Tetapi ke depan mungkin akan kami hentikan kontrak dengan Istaka dan Brantas, nanti akan kami atur apakah TNI penuh di sana, karena situasi sekarang ini banyak rekanan yang khawatir kerja di sana," kata Osman.
Meski begitu, John Wempi mengatakan tidak semua pekerjaan akan dilakukan oleh TNI.
Nantinya semua pihak akan diikutkan di rakor untuk membahas hal tersebut demi kelanjutan proyek trans Papua.
(*)