Laporan Wartawan Gridhot.ID, Candra Mega
Gridhot.ID - Kementerian Luar Negeri Indonesia melayangkan protes keras terhadap China terkait kapal ikan yang memasuki perairan Natuna.
Ada pelanggaran atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh penjaga Pantai China di Natuna.
Kementerian Luar Negeri pun telah memanggil Duta Besar China untuk Indonesia dan menyampaikan protes keras.
"Nota diplomatik protes juga telah disampaikan," dikatakan dalam pernyataan tertulis seperti dikutip Gridhot.ID dari Antara, Senin (30/12/2019).
Dubes China pun telah mencatat sejumlah hal yang telah disampaikan dan akan segera melaporkannya ke Beijing.
"Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia. Kemlu akan terus lakukan koordinasi erat dengan TNI, KKP dan Bakamla guna memastikan tegaknya hukum di ZEE Indonesia," demikian pernyataan Kemenlu.
Kemenlu kembali menegaskan bahwa ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dan sebagai salah satu pihak UNCLOS, China harus dapat menghormatinya.
"Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan China. Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash-line China karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016."
Lebih lanjut, Indonesia juga menggarisbawahi hubungan dengan China sebagai mitra strategis di Kawasan.
Kedua belah pihak berkewajiban untuk meningkatkan hubungan yang saling menghormati, dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan.
Namun, tidak ada rincian berapa kapal China yang masuk perairan Natuna dan apakah kapal itu ditangkap atau tidak.
Melansir dari BBC Indonesia, Kementerian Luar Negeri China membantah bahwa kapal-kapalnya telah memasuki wilayah perairan Indonesia.
Dikatakannya kapal nelayan dari negara itu menangkap ikan di tempat yang sudah biasa dikunjungi nelayan-nelayannya.
Pemerintah China juga telah menyatakan tidak mempermasalahkan kedaulatan Kepulauan Natuna dan menyatakan tidak keberatan mengenai hal itu.
Namun kapal-kapal penjaga pantai China didapati mengawal kapal-kapal nelayan dalam mencari ikan di wilayah perairan yang disebut pemerintah masuk dalam teritori Indonesia.
Insiden dengan kapal China di Natuna juga terjadi 3 tahun lalu saat kapal patroli KKP menangkap kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal.
Kapal ikan China pada insiden 19 Maret 2019, menurut Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat itu, sempat dikejar namun melarikan diri dan dikawal kapal penjaga pantai China.
Beroperasinya kapal-kapal asing di wilayah Indonesia mendorong KKP berencana untuk meningkatkan operasi selama tahun 2020, baik melalui patroli laut maupun patroli udara.
"Dari data kita di 2019, kita ada di 84 hari, patroli laut dan terbang. Jadi total ada 168 hari. Kemudian untuk tahun 2020 meningkat masing-masing 150 hari," jelas Sekjen KKP, Nilanto Perbowo.
"Harapan kita dengan mengoptimalkan patroli udara, tentu kawan-kawan kapten pengawas kita di laut akan lebih mudah untuk mencapai tujuan atau menuju sasaran apabila diindikasikan, ditemukan gerakan di laut."
Sebelumnya, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Achmad Taufiqoerrochman mengatakan pihaknya sempat mengusir kapal-kapal asing yang memasuki Natuna.
"Sejak 10 Desember kita sudah bekerja sama dengan partner di regional di dunia ini akan ada pergerakan memang kapal kapal fishing fleet nya dari Utara ke Selatan yang kemungkinan masuk ke kita. Maka kita gerakan kapal kapal kita ke sana," kata Taufik, Senin (30/12/2019).
Meski telah diusir, namun kapal-kapal asing itu tetap membandel.
"Memang diperkirakan tanggal 17 (Desember) mereka masuk ternyata mereka masuk tanggal 19 nah kita temukan kita usir. Tapi tanggal 24 (Desember) dia kembali, kembali lagi dengan perbuatan. Nah kita tetap hadir di sana," tambahnya.
(*)