"Yang penting itu buat saya mau naturalisasi mau normalisasi, dikerjakan, gitu. Jangan enggak dikerjakan," ujar Basuki usai rapat terbatas mengenai penanganan banjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Ia mengatakan, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terus berkomitmen membantu Pemprov DKI dalam program naturalisasi sungai.
Sebab, keduanya sama-sama membutuhkan pelebaran sungai untuk menampung debit air saat hujan.
Dengan demikian, Kementerian PUPR akan membantu mengerjakan konstruksi dan teknis pelebarannya, sementara Pemprov DKI Jakarta akan mengerjakan pembebasan lahannya.
Jika keduanya dikerjakan, Basuki optimistis Jakarta bisa mengantisipasi datangnya banjir besar karena air hujan di Jakarta dan kiriman dari Bogor bisa tertampung dan teralirkan ke laut.
"Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," ucap Basuki.
Namun, dibalik pendapat yang dikeluarkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ternyata berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pengendalian banjir Jakarta.