Laporan Wartawan Gridhot.ID, Candra Mega
Gridhot.ID -Masuknya kapal China secara ilegal ke perairan Natuna membuat hubungan Indonesia dengan Negeri Tirai Bambu memanas.
TNI pun melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur terkait adanya pelanggaraan di wilayah perairan Natuna Utara.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono pun memimpin operasi itu.
Yudo mengatakan, operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada1 dan Koopsau 1.
Operasi siaga tempur menggunakan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 Kapal Republik Indonesia (KRI), 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU.
"Operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara," kata Yudo dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2020).
Laksdya TNI Yudo Margono juga menyatakan ketegasan Indonesia dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna.
Yudo menjelaskan apa yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai asal China merupakan pelanggaran dari hukum internasional.
Ia tidak segan mengambil langkah tegas untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut.
Dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Sabtu (4/1/2020), langkah awal yang akan diambil adalah dengan proses persuasif.
Mulanya Yudo menjelaskan berdasarkan pantauannya dan tim, telah ditemukan 30 kapal nelayan dan 3 kapal penjaga pantai asal China.
"Sekitar 30 kapal ikan china yang dikawal oleh 3 coast guard (penjaga pantai)," katanya.
Yudo mengatakan untuk menangani hal tersebut, telah dikirimkan dua Kapal Perang Republik Indonesia (KRI).
Laksamana Madya TNI Yudo Margono tegas untuk mengusir kapal-kapal China yang masuk Natuna
Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut adalah pelanggaran yang nyata terbukti.
"Jelas melanggar, mereka melanggar wilayah ZEE Indonesia karena masuk di dalam ZEE Indonesia," tegas Laksdya Yudo.
Langkah pertama yang akan diambil oleh Yudo dalam menangani kasus penerobosan tersebut adalah pengusiran secara halus.
"Kita akan melaksanakan pengusiran tapi tahap awal ini kita laksanakan pengusiran secara persuasif, karena mereka adalah kapal pemerintah tentunya tahu tentang aturan hukum internasional," paparnya.
Yudo berharap pemerintah China tidak ngotot melanggar aturan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau biasa disebut UNCLOS.
"Kita harapkan mereka paham, jadi jangan ngotot dengan aturan nine dash line," ujarnya.
"Apalagi pemerintah China sangat paham tentang UNCLOS dan meratifikasi UNCLOS," tambahnya.
Laksdya Yudo Margono berharap masalah dapat selesai melalui pendekatan persuasif.
"Harapannya kapal coast guard maupun kapal pengawas perikanan ini paham dengan aturan-aturan internasional," tuturnya.
Soal masuknya kapal-kapal China secara ilegal ke wilayah Indonesia, Yudo mengatakan kejadian tersebut dapat dikatakan baru terjadi setelah sekian lama.
"Ini baru saja, jadi terakhir waktu itu tahun 2016, kita tangkap dua kapal China," jelas Laksdya Yudo Margono.
"Sejak itu enggak pernah ada lagi, ini baru bulan Desember akhir ini kapal-kapal China datang lagi justru malah masuk di ZEE," lanjutnya.
Melansir dari siaran Kompas TV, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meyakini negosiasi dan perundingan dapat menemukan solusi untuk polemik dengan China ini.
"Kita cool saja, kita santai," ucap Prabowo sembari berlalu saat ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Tidak nampak keinginan dari Prabowo untuk menyelesaikan masalah perairan Natuna dengan cara kekerasan.
China yang merupakan negara sahabat Indonesia membuat Prabowo yakin permasalahan kapal nelayan dan penjaga pantai ke perairan Natuna dapat diselesaikan secara baik-baik.
"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," ucapnya.
(*)