"Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya, tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com.
Sehari sebelum diterapkannya PSBB Jakarta, Pemprov DKI mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020.
Namun belakangan, tiga menteri dalam kabinet Indonesia Maju menyentil data bansos DKI Jakarta yang dianggap tidak sesuai kesepakatan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara, menyinggung soal data penerima bansos.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk bansos di Jakarta.
Muhadjir Effendy bahkan secara blak-blakan mengaku sempat bersitegang dengan Anies Baswedan.
"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).
Alasannya adalah pernyataan Anies dalam rapat bersama Jokowi yang dinilai tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
Muhadjir mengatakan, Anies menyanggupi untuk membagi urusan bansos, yakni 1,1 juta warga dipegang Pemprov DKI, sementara 2,5 juta lainnya diberi bantuan Kementrian Sosial.