Dinilai Kontroversial, Inilah Kebijakan Offset yang Pernah Dikeluarkan Soekarno untuk Belanja Alusista dari Rusia dalam Jumlah Besar: Kalau Tidak Bisa Bayar, ya Kemplang Saja

“Kalau tidak bisa bayar, ya kemplang saja”.

Pada prinsipnya kebijakan offset demi pemenuhan kebutuhan alat pertahanan Indonesia pada era 1960-an lebih banyak memanfaatkan mekanisme kredit ekspor dan beli putus.

Dalam hal ini Indonesia hanya memanfaatkan peralatan pertahanan tersebut dan sangat tergantung dengan para mekanik alat pertahanan negara produsen.

Baca Juga: Dikepung Inovasi Negara Lain Saat Hadapi Corona, Prabowo Subianto Bongkar Fakta Ventilator Khusus Hanya Bisa Dipakai 200 Dokter Saja, Sang Menteri Pertahanan Justru Banggakan Hal Ini dari Indonesia

Meski secara realitas, alih tekhnologi yang diharapkan oleh Indonesia untuk membangun industri pertahanannya tidak sesuai harapan.

Mengingat Pemerintah RI di bawah pimpinan Soekarno berhenti dan diganti Orde Baru yang dalam pengadaaan Alpalhankam lebih memilih membeli alutsista dari negara negara Blok Barat.

Tapi dari sisi pembelajaran untuk menerapkan kebijakan offset, pengalaman Pemerintah RI makin diperkaya karena setelah mendalami kebijakan offset versi Blok Timur, Pemerintah juga bisa mendalami kebijakan offset versi negara negara Blok Barat.

Baca Juga: Kalang Kabut Para Petinggi Korut, Kim Jong Un Biarkan Isu Kembaran dan Sengaja Menghilang Demi Sebuah Pukulan, Kini Banyak Pihak yang Ketakutan

Sejak Pemerintah Orde Baru berkuasa hingga tahun 2004, pemasok persenjataan bagi pemenuhan pertahanan sangat bervariasi, tercatat 173 jenis sistem persenjataan yang bersumber dari 17 negara produsen.

Kebijakan offset yang ditawarkan dari masing masing negara pun berbeda. Berdasar keragaman offest dari masing masing negara itu, pengalaman dan pengetahuan kebijakan serta mekanisme offset Pemerintah RI seharusnya makin matang.