Peraturan Presiden No. 61/2019 tentang Rencana Aksi Pemerintah 2020 juga menyatakan bahwa jumlah penerima PKH telah meningkat dari 9,2 juta menjadi 10 juta rumah tangga.
Kecuali untuk listrik gratis, jumlah untuk program jaring pengaman sosial semua dialokasikan sebelum wabah.
Klaim Jokowi tentang pengeluaran ekstra dalam penanganan Covid-19 menyesatkan dan kemungkinan dimaksudkan untuk meningkatkan popularitasnya di tengah kekecewaan publik dalam penanganan wabahnya.
Elit pemerintah dengan konflik kepentingan
Setidaknya dua anggota staf khusus presiden diketahui telah terlibat dalam konflik kepentingan antara peran publik mereka dan kepentingan pribadi sehubungan dengan dana bantuan Covid-19.
Salah satu program pemerintah yang menyediakan pelatihan online untuk pekerja yang diberhentikan di tengah pandemi, misalnya, telah menunjuk sebuah perusahaan rintisan pendidikan Ruang Guru, yang CEO-nya adalah staf kepresidenan Adamas Belva Syah Devara.
Penunjukan Ruang Guru dilakukan tanpa proses penawaran, seperti yang diakui oleh Wakil Menteri untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudi Salahuddin, yang juga mengatakan tujuh perusahaan lain ditunjuk tanpa penawaran karena keterbatasan waktu.
Menolak proses penawaran untuk proyek lebih dari US $ 14,3 ribu (Rp 200 juta) - karena proyek-proyek ini - melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2018 tentang pengadaan pemerintah.
Namun, Devara telah membela proses tersebut, dengan mengatakan bahwa ia tidak berperan dalam pengambilan keputusan apa pun dalam penunjukan Ruang Guru sebagai mitra pemerintah dan bahwa tidak ada konflik kepentingan.
Lebih lanjut, waktu dan konten dari program pelatihan online seperti yang dijalankan oleh program Ruang Guru dicurigai.
Devara telah menyatakan bahwa proses seleksi untuk mengimplementasikan program telah dimulai pada bulan Desember 2019 - jauh sebelum wabah Covid-19.