Gridhot.ID - Bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hangat diperbincangankan.
Anies Baswedan sebelumnya menyatakan Pemprov DKI Jakarta sanggup menyokong keluarga penerima manfaat di wilayah Jakarta.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru mengungkap Aniestidak punya anggaran untuk menyalurkan bansos bagi 1,1 juta untuk warganya.
Dengan demikian, beban penyaluran bansosuntuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.
Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu dicover oleh Pemprov DKI.
Anies menanggapi pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan Pemprov DKI tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bansos.
Menurut Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.
Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.
"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers, Kamis (7/5/2020) malam.