Gridhot.ID - PersoalanBantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hangat diperbincangankan.
Anies Baswedan sebelumnya menyatakan Pemprov DKI Jakarta sanggup menyokong keluarga penerima manfaat di wilayah Jakarta.
Namun, Menteri KeuanganSri Mulyani justru mengungkapkan bahwa Anies tidak punya anggaran untuk menyalurkan bansos bagi 1,1 juta untuk warganya.
"Dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), DKI Jakarta yang tadinya cover 1,1 juta warganya ternyata mereka tidak punya anggaran dan meminta pemerintah pusat yang cover terhadap 1,1 juta (PKM) DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pusat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Untuk itu, Menkeu bilang pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tadinya akan dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.
Padahal dengan postur anggaran pembiayaan untuk Covid-19, pemerintah sudah menganggarkan Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial.
"Realisasi bansos tersebut artinya sudah makin merata. Kalau benar dari DKI akan dicover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover," terang Sri Mulyani.
Menurutnya, proses penyaluran bansos sampai dengan pekan ini kepada masyarakat terdampak pandemi corona di Jabodetabek sudah mencapai 80%.