Selanjutnya dalam sinyal keseriusan Indonesia, Presiden Joko Widodo secara pribadi memimpin pertemuan dengan angkatan laut dan penjaga pantai di Laut Natuna Utara, memerintahkan patroli yang lebih intens.
Tak satu pun dari masalah ini diselesaikan antara Jakarta dan Beijing.
China masih menganggap Laut Natuna Utara sebagai bagian dari sembilan garis putus-putusnya, sementara Indonesia memiliki kebijakan tegas untuk tidak mengakui klaim semacam itu.
Jadi, sementara patroli maritim tetap diperlukan bagi Indonesia untuk memastikan China tidak melanggar batas perairannya, memotong anggaran pertahanan akan menimbulkan tantangan bagi pengawasan tersebut.
Tetapi bukan hanya perselisihan dengan Cina yang tetap menjadi risiko di perairan Asia Tenggara yang ditransisi dengan berat ini.
Pembajakan adalah ancaman abadi lainnya yang mungkin meningkat ketika ekonomi kawasan memburuk, memberi tekanan pada perusahaan bisnis yang sah dan menciptakan insentif untuk kegiatan terlarang.
Perairan di dan sekitar Indonesia telah lama dianggap sebagai salah satu zona paling berbahaya untuk pembajakan.