Laporan Wartawan Gridhot, Desy Kurniasari
Gridhot.ID - Ketegangan di Laut China Selatan kini sedang panas-panasnya.
Diperkirakan ketegangan akan semakin meningkat setelah Beijing melarang adanya kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang masih menjadi sengketa itu.
Melansir Kompas.com, China akan melarang segala bentuk kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang telah diklaim oleh Beijing, meliputi antara lain daerah di dekat Scarborough Shoal, Kepulauan Paracel, dan Teluk Tonkin.
Beijing telah mengklaim secara sepihak 80 persen wilayah Laut China Selatan, yang juga diperebutkan oleh negara-negara tetangga, termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.
China pertama kali memberlakukan pelarangan yang sama di perairan itu pada tahun 1999, dengan alasan untuk membantu melestarikan sumber daya perikanan di salah satu daerah penangkapan ikan terbesar di dunia.
Sementara itu, dilansir dari Kontan.co.id, orang dalam militer China membocorkan, Beijing telah membuat rencana untuk zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) di Laut China Selatan sejak tahun 2010.
Ini merupakan tahun yang sama di mana China juga mempertimbangkan untuk pengenalan kontrol wilayah udara yang sama di Laut China Timur.
Langkah ini menuai banyak dikritik di seluruh dunia.
Seorang sumber South China Morning Post yang merupakan anggota Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) membocorkan, ADIZ yang diusulkan meliputi rantai pulau Pratas, Paracel, dan Spratly di jalur air yang disengketakan.
Rencana untuk zona itu sama tuanya dengan rencana untuk Laut China Timur ADIZ - yang menurut Beijing sedang dipertimbangkan pada 2010 dan diperkenalkan pada 2013.
Dia menambahkan bahwa pemerintah China sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya.
Sementara Beijing mungkin enggan membicarakan hal ini, kementerian pertahanan Taiwan mengatakan pada 4 Mei bahwa mereka mengetahui rencana daratan.
South China Morning Post memberitakan, zona identifikasi pertahanan udara adalah wilayah udara di atas wilayah tanah atau air yang tidak perlu dipersoalkan di mana pemantauan dan pengendalian pesawat udara dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional.
Sementara banyak negara memilikinya, konsep ini tidak didefinisikan atau diatur oleh perjanjian atau badan internasional mana pun.
Pengamat militer mengatakan, pengumuman ADIZ kedua China akan menambah ketegangan dengan Amerika Serikat dan dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada hubungannya dengan negara tetangga di Asia Tenggara.
Lu Li-Shih, mantan instruktur di Akademi Angkatan Laut Taiwan di Kaohsiung, mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan pulau-pulau buatan - khususnya landasan terbang dan sistem radar yang dibangun di atas Fiery Cross, Subi dan terumbu Mischief - yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. adalah bagian dari rencana ADIZ Beijing.
"Gambar satelit terbaru menunjukkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat telah mengerahkan pesawat peringatan dini dan kontrol udara KJ-500 dan pesawat patroli anti-kapal selam KQ-200 di Fiery Cross Reef," katanya, merujuk pada gambar yang diambil oleh ImageSat International Israel dan Inisiatif Transparansi Maritim Asia di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), sebuah think tank yang berbasis di Washington.
Selain itu, lanjut Lu, adanya pembangunan fasilitas ber-AC di atas terumbu, menunjukkan bahwa jet tempur - yang perlu dilindungi dari suhu tinggi, kelembaban dan salinitas di wilayah itu - juga akan segera dikerahkan di sana.
"Begitu jet tempur PLA tiba, mereka dapat bergabung dengan pesawat peringatan dini dan anti-kapal selam dalam melakukan operasi patroli ADIZ."
Li Jie, seorang pakar angkatan laut yang berbasis di Beijing dan pensiunan kolonel senior PLA, mengatakan bahwa negara-negara biasanya menunggu untuk mengumumkan pembentukan ADIZ sampai mereka memiliki peralatan pendeteksi yang diperlukan, kemampuan tempur dan infrastruktur lain yang tersedia untuk mengelolanya.
Tetapi jika ada waktu yang tepat, Beijing mungkin akan membuat pengumuman lebih cepat, katanya.
"Beijing mengumumkan ADIZ di Laut China Timur meskipun PLA masih tidak mampu mendeteksi, melacak dan mengeluarkan pesawat asing yang mengganggu," katanya.
Sumber militer China lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah ini, mengatakan bahwa selain masalah kesiapsiagaan, Beijing sadar bahwa Laut China Selatan jauh lebih besar daripada Laut Cina Timur dan karenanya akan membutuhkan sumber daya yang jauh untuk berpatroli.
"Beijing terlihat ragu-ragu untuk mengumumkan ADIZ di Laut China Selatan karena sejumlah pertimbangan teknis, politik dan diplomatik," katanya.
"Tetapi masalah yang paling praktis adalah PLA di masa lalu tidak memiliki kemampuan untuk mengacak jet tempurnya untuk mengusir pesawat asing yang mengganggu di Laut China Selatan, yang luasnya beberapa kali ukuran Laut China Timur, dan biaya untuk mendukung ADIZ akan sangat besar." (*)