Keterbatasan lahan menjadi kendala utama untuk menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak.
"Masing-masing pedagang terlalu berdempetan, kita sudah usul supaya lahan parkir itu jadi penambahan lapak atau kios, supaya jarak antar pedagang dan pembeli bisa terjaga," jelasnya.
APPSI menyayangkan pemerintah tidak benar-benar memberi perhatian serius untuk pasar tradisional, padahal berpotensi menjadi klaster baru Covid-19.
Ferry mencotohkan DKI Jakarta misalnya sampai 140 pasar yang ada hanya 10 sampai 20 pasar, dilakukan penyemprotan desinfektan.
APPSI berharap pemerintah memberikan perhatian lebih pada pasar agar protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan lebih ketat.
"Faktanya kesadaran itu kalah oleh tuntutan orang yang mau berdagang dan orang yang mau beli atau belanja," katanya.
Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyampaikan pemerintah secara adil memberikan perhatian tidak hanya pada ritel modern tapi pasar tradisional.
Donny mengatakan, Presiden RI pernah membuat pernyataan tentang pasar tradisional yang ramah sehingga perlu adanya jaga jarak.
"Seperti di Bogor kemarin, ramai menjelang lebaran, Presiden minta protokol kesehatan tetap diperhatikan supaya tidak menjadi klaster," katanya.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menyamar Jualan Sayur di Pasar, Bupati: Jangan Beli Dagangan Pedagang yang Tak Pakai Masker"