Berdasarkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) ekonomi dunia akan mengalami kontraksi 6% hingga 7,6%. Prediksi ekonomi yang terkoreksi juga disampaikan bank dunia hingga 5%.
Kondisi tersebut harus dipahami oleh pejabat negara. Jokowi bilang, pejabat negara memiliki tanggung jawab terhadap 267 juta penduduk Indonesia.
Oleh karena itu kerja pemerintah dalam masa pandemi harus mencerminkan kondisi luar biasa. Namun, sejumlah kebijakan dinilai lambat dalam menanggapi situasi yang ada saat ini.
Jokowi meminta tak ada hambatan dalam mengatasi pandemi beserta hambatannya. Termasuk hambatan regulasi dan kerja menterinya.
"Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffe. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan," terang Jokowi.
Jokowi menegaskan perlunya kecepatan dalam tindakan saat menangani pandemi Covid-19. Bahkan bila memerlukan payung hukum, Jokowi menjanjikan akan membuat secara cepat.
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Jokowi ancam reshuffle menteri yang lamban dan tidak peduli krisis akibat corona (*)