"Di Jakarta, meskipun pemerintah DKI Jakarta telah memberlkukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap naik," tulis surat itu.
Selain itu, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB Jakarta lagi. Menurut Budi Hartono dalam surat itu, hal ini disebabkan kasus yang terus melaonjak.
Karena itu, seharusnya pemerintah darah dan pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
Ia mengambil contoh di Port Singapur, yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan kauss yang perlu mendapatkan penanganan medis.
Menurutnya, fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat, atau kurang dari dua minggu, karena memanfaatkan kontainer yang ada, sehingga tidanggal memasang AC dan tangga.
Mengutip Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memperketat pemberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Langkah tersebut diambil untuk menekan angka penularan PSBB di kawasan DKI Jakarta yang meningkat tajam beberapa hari terakhir.
Menurut Anies, jika keputusan yang dia sebut sebagai kebijakan 'rem darurat' itu tak diambil, fasilitas kesehatan di Jakarta terancam kolaps.
Namun demikian, nyatanya banyak pihak, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif yang menentang keputusan Anies tersebut.
Para pengusahan pun menilai, keputusan Anies untuk menarik tuas rem darurat itu bakal memperburuk prospek perekonomian Indonesia ke depan.