Ia berharap dalam penetapan UMP tidak muncul polemik tetapi ada kesepahaman di antara tripartit.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan Upah Minimum tahun 2021 sementara ini akan tetap mengacu pada PP 78/2015.
Namun, melihat adanya pandemi dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, ia berpendapat bahwa penetapan UMP tidak mungkin ditetapkan secara normal sebagaimana peraturan pemerintah.
"Kami mendapatkan saran dari dewan pengupahan nasional, yang saran ini akan menjadi acuan bagi kami, bagi menteri untuk menetapkan upah minimum tahun 2021. Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru ini pasti akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum provinsi," kata Ida.
Meski begitu, Ida memastikan pihaknya akan terus memberikan perkembangan terbaru mengenai UMP 2021 sambil tetap mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional.
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "Pengusaha sepakat UMP 2021 sama seperti tahun 2020."
(*)