"Tidak ada korupsi di kantor saya kecuali yang didirikan oleh pemerintahan sebelumnya (Fretilin) dan itu dibasmi dengan lambat, itulah mengapa Kementerian Keuangan sekarang menjadi sasaran serangan yang tidak beralasan ini," kata Pires.
Selama berminggu-minggu Fretilin, partai politik terbesar, yang kehilangan kekuasaan pada tahun 2007.
Menuduh korupsi yang meningkat di departemen-departemen pemerintah di Dili, khususnya Departemen Keuangan.
Partai itu membocorkan dokumen kepada wartawan Timor yang mengungkapkan bahwa penasihat asing di Timor Leste, beberapa dari mereka orang Australia, dibayar lebih tinggi daripada Perdana Menteri Australia.
Fretilin kemudian meminta Jaksa Agung, Ana Pessoa, untuk menyelidiki klaim balas dendam terhadap penasihat Australia di Kementerian Keuangan, Graham Daniel, atas bayarannya.
Pires merilis dokumen di Dili yang menunjukkan bahwa ketika Fretilin berkuasa, ia memberikan gaji kepada penasihat asing sebesar 568.000 dollar AS.
Beberapa kontrak dibayar dari anggaran negara Fretilin sementara sebagian besar penasihat asing yang ada di Dili saat ini terikat kontrak Bank Dunia.
Pengusaha Australia mengeluh tentang pemberian kontrak. Pemerintah memberikan kontrak senilai 400 juta dollar AS kepada perusahaan milik Pemerintah China untuk membangun dua pembangkit listrik tanpa meminta tender terbuka.
Sementara itu Amnesty Internasional, mengatakan bahwa hukum di Timor Leste memudahkan pelaku korupsi untuk menyerang balik jurnalis yang menuduhnya.
Tahun 2013 misalnya, dua jurnalis Timor Leste yang berusaha mengungkap praktik korupsi justru dituduh melakukan pengaduan fitnah.