"Kami telah menjelaskan bahwa kebijakan yang mempengaruhi negara Thailand tidak dilakukan dari tanah Jerman," kata Maas pada awal Oktober.
Tetapi, selain mengusir raja dari Jerman sebagai persona non grata, penegak hukum tidak dapat mewakili rakyat Thailand untuk menuntut raja, bahkan ketika dia sedang berlibur, kata Bundestag. Artinya, karena kekebalan diplomatik, raja tidak dapat dihukum atas kejahatan yang dilakukan di Jerman.
Mewahnya kehidupan raja di tengah lockdown
Vajiralongkorn menghabiskan waktu selama berbulan-bulan di vilanya di tepi Danau Starnberg, tepat di sebelah selatan Munchen.
Di musim semi, raja juga sering menginap di sebuah hotel mewah di resor ski Garmisch-Partenkirchen.
Saat itu ia terbukti melanggar aturan menginap di hotel ketika negara bagian Bayern tengah memberlakukan kebijakan lockdown wilayah.
Raja sempat kembali ke Thailand pada Oktober, tetapi partai kiri meminta pemerintah Jerman untuk melarang dia masuk kembali ke Jerman.
"Siapapun yang (berperilaku) seperti raja, secara brutal menindas gerakan demokrasi dengan junta militer, seharusnya tidak diberikan visa untuk kemewahan tinggal yang diperpanjang di Jerman," kata anggota parlemen partai kiri, Sevim Dagdelen dan Heike Hansel dalam sebuah pernyataan bersama.
Sebelumnya, pada November, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan tidak menemukan bukti bahwa raja mengeluarkan dekrit dari Bayern yang melanggar hak asasi manusia, meskipun politisi oposisi menganggap ini kurang kredibel, mengingat lamanya raja tinggal di Jerman.
"Pertanyaan tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk melawan tindakan yang melanggar hukum masih belum terjawab," kata Margarete Brause dari partai Hijau dalam sebuah pernyataan.
Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul Jadi sorotan, Jerman akan usir Raja Thailand jika terbukti memerintah dari Bayern.
(*)