Menurut Eurasiantimes.com, keputusan tersebut dielu-elukan sebagai "terobosan besar" bagi AS. Operasi pelatihan secara rutin terjadi di perairan, oleh semua negara yang mengklaim wilayah tersebut.
Angkatan Laut AS secara teratur menjalankan masalah pertempuran armada, yang memungkinkan militer untuk menguji bagaimana mereka akan mengerahkan pasukannya jika konflik meletus.
AS juga dilaporkan membutuhkan dana sekitar US$ 2 miliar untuk memproduksi 10 kapal permukaan tak berawak selama lima tahun ke depan. Permintaan ini masih mendapat tantangan dari Kongres.
China mengklaim hampir semua Laut China Selatan yang strategis. Negara lain yang memperdebatkan hak mereka atas perairan termasuk Brunei, Indonesia, Taiwan dan Filipina.
Selama bertahun-tahun, Washington telah turun tangan untuk mendukung negara-negara tetangga Asia, yang terancam oleh militer China.
Kejadian ini, bersama dengan kritik lain dari AS seputar penanganan China atas Hong Kong, telah menyebabkan hubungan diplomatik merosot ke posisi terendah baru.
Di antara kekhawatiran banyak pakar politik atas perselisihan yang sedang berlangsung ini adalah kemungkinan bahwa peningkatan patroli dari kapal Angkatan Laut AS dapat menyebabkan konflik yang tidak disengaja.
Profesor Oriana Skylar Mastro, dari Universitas Georgetown merinci dengan tepat bagaimana hal ini dapat memicu ketakutan konflik ketika dia berbicara dengan Dewan Hubungan Luar Negeri tahun ini.
"Saya pikir ada beberapa faktor yang menunjukkan jika China tidak dapat mencapai tujuannya, upaya mengendalikan perairan China Selatan dapat meningkat. AS bisa bertindak lebih tegas, menyebabkan agresi di pihak China. Ada kemungkinan bahwa China akan sampai pada kesimpulan bahwa cara diplomatik untuk menangani situasi tersebut tidak berhasil," papar Mastro kepada Express.co.uk.
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Laut China Selatan panas lagi, AS peringatkan China lewat pengerahan drone (*)