Pada Maret, semua partai politik sepakat untuk meminta Presiden Timor Leste Fransisco Guterres mengumumkan keadaan darurat. Guterres juga diminta untuk menangguhkan beberapa hak politik dan jaminan konstitusional.
Tindakan keras itu dianggap perlu untuk melakukan tindakan pengurungan pertama dan mencegah virus memasuki negara itu.
Dilansir dari Al Jazera, Direktur Eksekutif Program Kegawatdaruratan Kesehatan WHO, Michael Ryan, memuji keberhasilan Timor Leste mengendalikan Covid-19.
Keberhasilan tersebut dinilai menggembirakan, pasalnya Timor Leste hingga saat ini masih sangat bergantung pada dukungan berbasis PBB dan LSM. Negara dengan populasi 1,2 juta jiwa dinilai sangat tegas dalam menekan penyebaran virus corona.
Peneliti di LSM La'o Hamutuk yang berbasis di ibu kota Dili, Mariano Ferreira, mengatakan Pemerintah Timor Leste sangat cepat memberlakukan keadaan darurat sejak kasus pertama muncul pada 21 Maret.
“Semua kegiatan publik dan swasta, serta layanan pemerintah ditutup, bahkan pengumpulan massa tidak diperbolehkan. Jadi kami merasa benar-benar darurat dan semua orang kembali ke kampung halaman (dari Dili) dan tinggal di sana,” kata Ferreira kepada Al Jazeera.
Fereira, yang telah memantau lembaga pemerintahan di Timor Leste selama 12 tahun, menambahkan bahwa pemerintah juga menutup sekolah.