Find Us On Social Media :

Kembali Diberlakukan Selama 14 Hari, Pemerintah Nyatakan Kesiapan Pelaksanaan PSBB Jawa-Bali, Berikut Perbedaan Pembatasan Sosial dengan Skala Sebelumnya

Aturan sekolah di masa PSBB transisi

2. PSBB Jawa-Bali Periode 14 Hari

Mengutip PP Nomor 21 Tahun 2020, PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Sementara itu, pemerintah mengumumkan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali dilakukan pada 11-25 Januari 2021. Artinya, pembatasan kegiatan masyarakat di kedua pulau berlangsung selama 15 hari atau lebih dari dua pekan.

Hingga saat ini, belum ada keterangan lanjutan dari pemerintah apakah pembatasan di Jawa dan Bali itu nantinya bisa dilanjutkan seperti PSBB atau tidak.

Baca Juga: Senang Karena Bisa Selesaikan Skripsi, Nicholas Sean Keceplosan Bongkar Masa Lalu Ahok yang Keluar dari Fakultas Kedokteran UKI: Pada Akhirnya Aku Bertahan Lebih Lama Daripada Papa...

3. Sekolah Masih Ditutup

Pada PSBB dilakukan peliburan sekolah yang dilakukan dengan penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif. Namun, ada pengecualiannya, yakni untuk lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, dalam pembatasan di Jawa dan Bali, kegiatan belajar mengajar dialihkan secara daring (online).

Kemudian, pada PSBB dilakukan peliburan tempat kerja, yakni pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.

 Baca Juga: Dikabarkan Nikah Siri dengan Tissa Biani di Bali, Dul Jaelani: Waduh, Tahu Dari Mana?

4. Transportasi Publik Ditata Ulang

Pelaksanaan PSBB dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Selain itu, moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Sementara itu, pembatasan masyarakat belum rinci mengatur penerapan untuk transportasi umum. Menurut keterangan Airlangga Hartarto, pemda yang diharapkan mengatur kapasitas moda transportasi di daerahnya masing-masing.