Hal ini karena ia adalah kepala negara.
Sevim Dagdalen, anggota parlemen untuk partai oposisi Linke mengatakan jika raja tidak memerlukan visa maka pemerintah Jerman tidak dapat mempengaruhi berapa lama ia tinggal, tapi setidaknya bisa menyatakan ia sebagai persona non grata (orang tidak diinginkan).
Merespon hal itu, sumber Kementerian Luar Negeri mengatakan Rabu kemarin, "meskipun kepala negara asing tidak memerlukan visa untuk masuk ke negara, Jerman bebas mentoleransi atau tidak mentoleransi tinggalnya Vajiralongkorn karena kedaulatan teritorialnya."
Pemerintah Jerman mengatakan tidak akan diterima bagi raja untuk meneruskan politiknya dari Jerman dan Menteri Luar Negeri Heiko Maas mengatakan Oktober lalu ia memonitor perilakunya.
Sumber di kementerian luar negeri mengatakan mereka tidak punya bukti jika raja lakukan urusan pemerintahannya selama tinggalnya ia di Jerman.
Kerajaan Thailand memiliki kebijakan tidak berkomentar di media dan tidak pernah mengatakan apapun mengenai waktu raja di Eropa.
Sementara itu pengunjuk rasa Thailand telah mengeluhkan mengenai biaya tinggalnya raja di Eropa serta absennya dia dari kerajaan.