Gridhot.ID - Presiden Jokowi telah menyampaikan usulan nama calon Kapolri ke DPR RI, Rabu (13/1/2021).
Nama Komjen Listyo Sigit Prabowo dipilih Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri.
Diketahui, Komjen Listyo Sigit Prabowo saat ini menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri.
Listyo pun meminta doa dan dukungan usai namanya diajukan Jokowi ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri.
"Terima kasih atas dukungan dan support-nya. Mohon doanya agar bisa melaksanakan rangkaian fit and proper dengan baik," kata Listyo, Rabu (13/1/2021) dikutip dari Kompas.com.
Adapun Listyo menjadi calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021.
Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri akan digelar pekan depan.
Sebelum memulai fit and proper test, Komisi III akan mengundang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menerima masukan.
"Besok kami akan mengundang RDPU PPATK dan Kompolnas. Tujuan RDPU tersebut adalah untuk meminta masukan dari masyarakat. Nah RDPU besok, kita akan mulai jam 11 kira-kira," kata Herman usai rapat internal Komisi III, Rabu (13/1/2021) melansir Kompas.com.
Kemudian, Herman mengatakan, rangkaian uji kelayakan dan kepatutan akan digelar Selasa, 19 Januari 2021.
"Hari Senin calon akan diundang ke sini untuk membuat makalah, 1-2 jam pembuatan makalah itu, lalu hari Selasa akan dilakukan fit and proper test," ujarnya.
Setelah uji dilakukan, Komisi III dapat membuat keputusan menolak atau menerima calon Kapolri yang diajukan Jokowi.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berharap Listyo menjadi sosok yang berani dan antikorupsi.
"Semoga Komjen Listyo Sigit, calon tunggal Kapolri adalah pribadi yang berani dan antikorupsi," ujar Novel dikutip dari akun Twitter miliknya @nazaqistsha, Jumat (15/1/2020).
Novel juga berharap Listyo berani melakukan perbaikan di tubuh Polri, mengingat banyak faksi-faksi di Korps Bhayangkara.
Menurutnya, perlu sosok Kapolri yang berani melakukan reformasi agar Polri jadi institusi yang dipercaya masyarakat.
"Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya," kata Novel.
Harapan Novel itu sejalan dengan arahan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin saat acara Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-29, Oktober tahun 2020.
Saat itu, Ma'ruf mengatakan reformasi birokrasi di tubuh Polri harus menjadi prioritas agar Korps Bhayangkara menjadi lembaga yang profesional, humanis, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
(*)