Penjaga pantai China adalah kekuatan paling kuat di wilayah tersebut dan sudah aktif di sekitar pulau-pulau Laut China Timur yang tak berpenghuni yang dikendalikan oleh Jepang tetapi diklaim oleh Beijing, serta di Laut China Selatan, yang diklaim China secara virtual masuk wilayahnya.
Kegiatan tersebut telah membuat penjaga pantai sering melakukan kontak dengan pasukan udara dan laut dari Jepang, sekutu utamanya Amerika Serikat (AS), dan dengan negara wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk Vietnam, Malaysia, dan Filipina.
Pengesahan undang-undang tersebut mungkin merupakan sinyal China sedang bersiap untuk mempertaruhkan apa yang dianggapnya sebagai kepentingan nasional utamanya.
Mengontrol wilayah ini adalah keharusan strategis jika China ingin menggantikan AS sebagai kekuatan militer dominan di Asia Timur.
Sementara sumber daya yang dikandungnya, termasuk stok ikan dan simpanan minyak dan gas alam bawah laut, mungkin menjadi kunci untuk mempertahankan kelanjutan pembangunan ekonomi China.
UU tersebut memungkinkan personel penjaga pantai untuk menghancurkan struktur negara lain yang dibangun di atas terumbu karang yang diklaim China dan memeriksa kapal asing di perairan yang diklaim oleh China.
UU itu juga memberdayakan penjaga pantai untuk membuat zona eksklusi sementara "sesuai kebutuhan" untuk menghentikan kapal dan personel lain masuk.
Menanggapi kekhawatiran itu, juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying mengatakan bahwa undang-undang tersebut sejalan dengan praktik internasional.
Artikel pertama dari RUU tersebut menjelaskan bahwa hukum diperlukan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan hak maritim China.
Undang-undang ini muncul tujuh tahun setelah China menggabungkan beberapa badan penegak hukum maritim sipil untuk membentuk biro penjaga pantai.