Gridhot.ID - Myanmar memang kini sedang memanas.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, sejak 1 Februari 2021 Militer Myanmar menyatakan kudeta terhadap negara tersebut.
Kekuasaan di Myanmar saat ini diserahkan kepada panglima tertinggi Min Aung Hlaing.
Ia adalah sosok yang selama ini memiliki pengaruh politik signifikan, berhasil mempertahankan kekuatan Tatmadaw (militer Myanmar) meskipun saat negara itu dalam transisi menuju demokrasi.
Sosok Min Aung Hlaing adalah sosok yang menerima kecaman dan sanksi internasional atas dugaan perannya dalam serangan militer terhadap etnis minoritas.
Kini Militer Myanmar sepertinya makin ganas terhadap rakyatnya sendiri.
Dikutip Gridhot dari Kontan, sejumlah kendaraan lapis baja mulai diterjunkan militer Myanmar menyusul demonstrasi besar-besaran di beberapa kota besar di Myanmar.
Senin (15/2), pihak militer juga memutus akses internet.
Dilansir dari Reuters, pihak kepolisian melepaskan tembakan untuk membubarkan pengunjuk rasa yang berkumpul di lokasi pembangkit listrik wilayah Myanmar utara.
Tidak hanya demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, militer Myanmar yang kini berkuasa juga harus menghadapi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pegawai pemerintah.
Hal ini secara praktis melumpuhkan banyak fungsi pemerintahan.
Pada Minggu (14/2) malam, kendaraan lapis baja muncul di kota Yangon, Myitkyina dan Sittwe. Ini merupakan peluncuran kendaraan lapis baja berskala besar pertama sejak kudeta terjadi awal bulan ini.
Hari ini, lebih dari selusin truk polisi dengan empat kendaraan meriam air dikerahkan di dekat Pagoda Sule di pusat Yangon. Selama ini Pagoda Sule menjadi salah satu lokasi utama unjuk rasa di Yangon.
Reuters mengabarkan, penduduk Myanmar mulai melaporkan adanya gangguan inernet pada hari Senin dini hari. Disebutkan bahwa keempat jaringan telekomunikasi yang tersedia tidak bisa diakses.
Saat ini tentara semakin aktif melakukan penangkapan kepada pengunjuk rasa setiap hari, setelah pada hari Sabtu (13/2) diberikan kekuasaan untuk menahan orang dan menggeledah properti pribadi.
Kedutaan besar negara-negara barat, mulai dari Uni Eropa, Inggris, Kanada, serta 11 negara lainnya, pada hari Minggu mengeluarkan pernyataan bersama meminta para tentara untuk menahan diri melakukan kekerasan terhadap demonstran dan warga sipil.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar melaporkan bahwa hingga saat ini setidaknya 400 orang telah ditahan sejak kudeta.
(*)