Manjakan Sekretaris Pribadi Wanitanya, Edhy Prabowo Rela Biayai Sewa Apartemen Seharga Rp 160 Juta per Tahun, Saksi: Minta Dibantu Karena Dia Baru kerja

GridHot.ID -Persidangan kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Amiril Mukmin selaku sekretaris pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, hadir sebagai saksi.

Melansir ANTARA, Amiril menjadi saksi untuk terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Prata (PT DPPP) Suharjito.

Saat memberikan kesaksiannya, Amiril menyebut Edhy membiayai penyewaan apartemen sekretaris pribadi wanita bernama Fidya Yusri.

Biaya sewa apartemen tersebut senilai Rp 160 juta pertahun.

Baca Juga: Merasa Prestasinya Tak Dihormati, Edhy Parbowo Kesal Terus Dibully Lantaran Sandang Status Tersangka Korupsi: Saya Jadi Menteri Bukan Kerena Tiba-tiba!

"(Penyewaan) apartemen Fidya atas perintah menteri (Edhy Prabowo)?" tanya jaksa, dikutip dari Tribunnews.com.

Amiril menyebut bahwa Fidya yang mengajukan biaya sewa tempat tinggal kepada Edhy Prabowo melalui dirinya.

Amiril mengaku Edhy menyetujuinya dan mencarikan apartemen yang tak jauh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Dia (Fidya) baru (menjadi sespri Edhy), pada saat itu dia mengajukan ke saya, 'pak bagaimana, ya, saya sudah seminggu di sini, tinggal di hotel,' dia bilang 'kalau ada kompensasi dari bapak (Edhy) saya mau mengajukan kos atau apa,' itu bulan pertama, saya sampaikan ke pak menteri dan bapak acc itu, saya langsung carikan yang terdekat," kata Amiril.

Baca Juga: Sesumbar Rela Dihukum Mati Karena Korupsi, Edhy Prabowo Langsung Berlagak Pahlawan Sebut Semua Kebijakannya Demi Kepentingan Rakyat: Lihat Izin Kapal yang Saya Keluarkan...

Amiril mengaku dirinya akhirnya meminta Fidya untuk tinggal di Apartemen Menteng Park.

Biaya sewa apartemen tersebut mencapai Rp 160 juta pertahun.

"Minta dibantu, karena dia baru kerja. Di Menteng Park, Fidya itu dua kamar Rp 160 juta pertahun," kata Amiril.

Amiril mengaku uang yang dia pakai membiayai sewa apartemen didapat dari Direktur Utama PT Aero Citra Kargo (ACK) Amri.

Baca Juga: Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Dinilai Layak Dituntut Hukuman Mati, Begini Kata KPK

PT ACK merupakan perusahaan jasa angkut benih lobster.

"(Duit) dari Pak Amri, saya bayar cash dari Amri," kata dia.

Diketahui, pemilik PT DPPP Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp2,1 miliar yang terdiri dari 103.000 ribu dolar AS (setara Rp1,44 miliar) dan Rp706,05 juta kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Suap diberikan melalui perantaraan Safri dan Andreau Misanta selaku staf khusus Edhy, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy yang juga anggota DPR RI Iis Rosita selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sekaligus pendiri PT Aero Citra Kargo (ACK).

Baca Juga: Di Hadapan KPK, Edhy Prabowo Ngaku Memang Hobi Tenggak Wine, Langsung Ngegas Bantah Hobinya Dibeli Pakai Duit Haram Hasil Suap Ekspor Benur

PT DPPP adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor produk pangan, antara lain benih bening lobster (BBL), daging ayam, daging sapi, dan daging ikan.

"Pada April 2020, Amiril Mukminin atas permintaan Edhy Prabowo mencari perusahaan jasa pengiriman kargo (freight forwarding) yang akan digunakan untuk project ekspor BBL dan didapat perusahaan," kata Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zainal Abidin.

Atas perbuatannya, Suharjito diancam pidana dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

(*)