Gridhot.ID - Fenomena 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan ini masih mendapat sorotan tajam dari banyak orang.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Presiden Jokowi sampai ikut berkomentar mengenai kasus ini.
"(TWK) tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam pernyataannya yang disiarkan Youtube Sekretariat presiden, Senin, (17/5/2021).
Ke-75 pegawai KPK yang tidak lolos tes, yang kemudian dinonaktifkan, kata Jokowi masih bisa menjadi pegawai KPK dengan memperbaiki hasil tes melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
Diketahui dari 75 pegawai tersebut, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko, menjadi salah satu yang tidak lolos TWK.
Tes ini dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Dikutip Gridhot dari Warta Kota, Sujanarko menceritakan, ia mendapatkan bukti testimoni dari teman-teman pegawai KPK yang telah membuka surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berisi hasil TWK.
“Saya ada bukti dari testimoni temen-temen (pegawai struktural KPK) kebetulan kemarin unboxing surat dari BKN dan membacakan detail alasan dia tidak lulus syarat TWK,” ungkap Sujanarko saat perbincangan Live Streaming bertajuk Polemik TWK Pegawai KPK Mereka Didepak, Mereka Bicara, yang diadakan Tribun Network yang tayang di kanal Youtube Tribunnews, Selasa (18/5).
Sujanarko kembali mengatakan, bahwa ada alasan menarik terkait tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam proses TWK.
Alasan pertama, selalu dianggap bertentangan dengan pimpinan, dan alasan kedua sering dianggap membocorkan informasi ke media.
“Yang lucunya, dua pertanyaan terkait alasan ini sama sekali tidak pernah muncul diproses tes. Bahkan, di internal KPK, yang bersangkutan tidak pernah kena kasus, tidak pernah diperingatkan atasannya, dan tidak pernah dipanggil oleh pimpinan. Jadi, dua alasan ini tiba-tiba muncul menjadi alasan seseorang tidak lulus,” jelasnya.
Selain alasan tersebut, dari hasil testimoni teman-teman pegawai struktural KPK, Sujanarko juga mendapatkan ada alasan lain yang membuat mereka tidak lulus syarat TWK, diantaranya tidak Pancasilais, bertentangan dengan pimpinan dan punya pemikiran liberal.
“Bisa dibayangkan suatu tes orang punya pemikiran sudah diadili. Ini melanggar HAM,” ujarnya.
Sujanarko mengaku bahwa hingga saat ini, dirinya tidak mengetahui alasan terkait dirinya dinyatakan tidak lulus TWK Pegawai KPK.
“Saya tidak diperlihatkan data detailnya, jadi saya nggak tahu kenapa saya nggak lulus. Jadi hampir 75 orang pegawai itu nggak tahu semua kenapa nggak lulus. Yang tahu itu hanya yang kebetulan pegawai struktural yang saat rapat diberi kesempatan unboxing untuk sampling,” ungkap Sujanarko.
Ia juga menilai, bahwa petugas atau pelaksana dari TWK ini diduga berasal dari lembaga-lembaga lain diluar Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ini salah satu keanehan juga. Biasanya kalau konsultan profesional dan berintegritas, pada saat kita masuk dipersilahkan duduk, dia (pelaksana TWK) memperkenalkan diri dulu sebelum peserta ditanya identitasnya."
"Ini diminta nama (pelaksana TWK) nggak nyebut, nomor hape nya nggak ada. Menurut saya pewawancara ini orang-orang yang tidak mau diketahui identitasnya. Saya yakin orang yang wawancara saya adalah orang diluar BKN,” ujar Sujanarko.
Meski status non-aktif, 75 orang pegawai KPK ini, masih tetap bisa datang ke gedung KPK pada hari pertama kerja setelah libur lebaran.
“Diskusi online kita ini saya masih pakai saluran kantor. Artinya saya masih bisa pakai fasilitas kantor,” ungkap Sujanarko.
Hanya saja Sujanarko meminta kepada para pimpinan KPK untuk mencabut SK penonaktifan 75 pegawai KPK.
“Bahkan saya kemarin ditelepon atasan disuruh aktif kembali, tapi saya nggak mau. Hari ini saya terima SK non aktif tapi disuruh aktif, dasarnya itu apa? Seorang KPK itu harus akuntabel dan prudence, bukan berdasarkan instruksi-instruksi personal."
"Saya nggak akan aktif sebelum SK saya dicabut atau kalau tidak saya jangan di kasih SK non aktif supaya saya bisa aktif,” tegas Sujanarko.
(*)