Gridhot.ID - Siapa yang tak kenal dengan aktor kawakan Sahrul Gunawan.
Aktor senior Indonesia ini kini sedang menjalankan status barunya sebagai Wakil Bupati Bandung.
Belakangan ini Sahrul Gunawan mendadak mendapat sorotan publik saat menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati bandung.
Dilansir dari TribunJabar,ia kena semprot Menteri Sosial Tri Rismaharini saat mengunjungi Kabupaten Bandung pada Jumat (27/8/2021).
Saat itu, Tri Rismaharini geram dan kesal karena menemukan masalah dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bandung.
Sahrul Gunawan Wakil Bupati Bandung dan Kepala Dinas Sosial Nina Setiana pun kena semprot.
Saat itu, Mensos melihat ada banyak bansos yang belum tersalurkan oleh Pemkab Bandung.
Pada kesempatan itu, Mensos datang dengan Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzillu.
Selain Wakil Bupati, Kepala Dinsos, para pendamping keluarga harapan (PKH) dan himpunan bank milik negara (Himbara) juga kena tegur.
Risma menargetkan agar Senin dan Selasa, kepada Pemkab Bandung menyelesaikan pendistribusian bantuan yang belum terdistribusikan.
"Saya melihat banyak sekali (permasalahan) dan itu masih banyak lagi di beberapa daerah yang kondisinya memang sama karena itu kita harus memecahkan satu per satu, permasalahan tadi," ujar Tri Rismaharini, setelah berdialog, di Gedung SLRT Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (27/8/2021).
Risma, berharap, Senin Selasa masalah tersebut bisa selesai, baik pembagian maupun alamat alamat yang tidak jelas.
"Data yang saya lihat di data kependudukan, memang alamatnya terdapat hanya kampung saja. Kenapa bank juga (bermasalah) tidak mau karena alamatnya tidak ada RT RW, hanya kampung saja," kata Menteri Sosial.
Dipikir Risma, masalah tersebut bisa ditangani PT Pos.
"Pikiran kita di PT Pos itu bisa, ternyata PT Pos pun punya masalah. Maka dari itu akan diselesaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung dan Disdukcapil Kabupaten, di Senin- Selasa," katanya.
Terkait progresnya, Risma, mengaku ia akan langsung memantaunya.
"Nanti saya akan pantau kondisinya, progresnya, akan seperti apa. Pasti saya pantau, kan tidak harus datang ke sini, bisa lewat telpon," katanya.
Jika belum selesai kata Risma, nanti diperpanjang waktunya.
"Tapi kita harus punya jadwal, nanti saya ngomong seminggu terus seminggu lagi jadi lama," ucapnya.
Risma menjelaskan, saat ini perbulan itu ada perbaikan data dari daerah, pihaknya memberi kesempatan sampai minggu ketiga.
"Minggu ketiga kita tutup, kenapa? Karena kita butuh proses pencairan di minggu keempat, sehingga bulan berikutnya bisa tepat," kata Risma.
Memang di perjalanan, kata Risma, itu sering kali ada data orangnya sudah meninggal.
"Ini akan konsinyering oleh Dinas Sosial dan Disdukcapil untuk dipadamkan, kan gak bisa serta merta kita hapus. Misalkan masih miskin, istri atau suami meninggal, ya bantuannya turun ke istri atau suaminya," ujar Risma.
Namun, ditegaskan Risma, itu harus ada perbaikan data karena nanti ada proses untuk pencairan itu.
"Kalau tidak ada ahli warisnya, itu bisa diganti baru. Tergantung daerah, karena keputusan untuk penerima manfaat itu ada di daerah bukan di kami," katanya.
Risma menyebut banyak warga yang lapor belum menerima bantuan ternyata alamatnya sudah pindah.
"Banyak yang lapor ke saya, kok saya enggak nerima, ternyata dia pindah dan enggak lapor ke lurah, RT, RW. Gimana tahunya. Kalau tidak lapor bagaimana bisa tahu," ucapnya.(*)