GridHot.ID - Pusaran bisnis tes PCR menyeret nama Menteri BUMN, Erick Thohir.
Bahkan, mengutip Kompas.com, ada elemen masyarakat yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bisnis PCR yang dimaksud yakni layanan tes PCR dan antigen yang dijalankan di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Di perusahaan tersebut, ada nama Garibaldi Thohir yang tak lain merupakan kakak dari Erick Thohir.
Kepemilikan saham secara tak langsung Garibaldi di PT GSI dilakukan melalui Yayasan Adaro.
PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020.
Baca Juga: Temukan Celah, Bio Farma Sebut Harga Tes PCR Bisa Turun Lagi, Segini Tarif yang Seharusnya
Dilansir dari Tribunnewsbogor.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan soal berbagai tudingan dari sejumlah pihak mengenai dirinya yang terlibat dalam bisnis tes PCR.
Erick buka suara lantaran gosip tersebut terlanjur menyebar dan bisa menjatuhkan reputasi dirinya
Bisnis PCR yang dimaksud, yakni layanan tes PCR dan antigen yang dijalankan di PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI).
Di perusahaan tersebut, ada nama Garibaldi Thohir yang tak lain merupakan kakak dari Erick Thohir.
"Mantan bos Inter Milan itu pun membantah keterlibatan dirinya dalam pusaran bisnis PCR itu.
Dia pun menegaskan bahwa fitnah tersebut tak akan membuat dirinya menjadi zalim.
"Ramainya tudingan bisnis PCR yang menghantam insya Allah tidak membuat saya berbalik menjadi zalim," ujar Erick Thohir dalam akun Twitter pribadinya yang dikutip Kompas.com pada Selasa (16/11/2021).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu pun memastikan bahwa dia bukanlah pribadi yang rela menyakiti seseorang demi meraih kekuasaan.
"Reputasi saya dibangun bukan untuk menyakiti orang lain demi kekuasaan," tegasnya.
Erick Thohir meyakini nantinya kebenaran yang sesungguhnya akan segera terungkap.
Dia menegaskan sama sekali tak terlibat dalam pembentukan PT GSI.
"Banyak individu suka membangun persepsi negatif, tapi kebenaran pasti terbukti," ungkap Menteri BUMN tersebut.
(*)