GridHot.ID - Wacana PNS diganti robot sempat berhembus kencang pada tahun 2019.
Saat itu, Presiden Joko Widodo memunculkan wacana penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau robot dengan kecerdasan buatan.
Jokowi akan meniadakan eselon III dan IV di Kementerian dan lembaga pemerintahan dalam rangka efisiensikan birokrasi sehingga tidak berbelit-belit.
Jokowi menyampaikan hal itu di dalam Kompas 100 CEO Forum pada 28 November 2021.
"Tahun depan kita akan melakukan pengurangan eselon. Kita sekarang ini memiliki eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV,"ujar Jokowi dikutip dari video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV pada 29 November 2019.
"Yang III dan IV ini akan kita potong," sambungnya.
"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN (Tjahjo Kumolo) diganti dengan AI. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat," tegas Jokowi.
Namun demikian, kembali melansir YouTube Kompas TV,Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta maaf pada pegawai eselon III dan IV karena mengeluarkan kebijakan yang akan memangkas jabatan eselon di kementerian.
Jokowi menegaskan pemangkasan ini tidak akan memengaruhi pendapatan pejabat eselon III dan IV.
Kini setelah hampir 2 tahun berlalu, wacana tersebut kembali mencuat, terutama seiring dengan rencana Pemerintah mengurangi jumlah PNS dalam beberapa tahun ke depan.
Dilansir dari Nextren, nantinya robot yang dipakai untuk mengganti peran dan kerja PNS bukanlah sembarang robot.
Melainkan robot yang sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang akan dipergunakan.
Sementara itu, jika wacana PNS diganti robot ini direalisasikan, nantinya tidak semua sektor akan diganti, melainkan hanya beberapa saja.
Sektor yang diganti
Wacana PNS diganti robot sebenarnya lebih mengarah pada otomatisasi atau digitalisasi pelayanan publik yang disebut e-government.
Pekerjaan-pekerjaan yang berupa pengisian secara berulang atau memperbarui data kependudukan (KTP, SIM, paspor) yang akan diganti perannya oleh robot.
Selain itu, robot pun bisa dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan standar (QnA, question and answer) yang ditanyakan oleh masyarakat melalui aplikasi.
Keputusan rutin yang berpola juga dapat diselesaikan dengan memanfaatkan data dan penggunaan teknologi AI.
Sejumlah pekerjaan berulang seperti mengisi atau bisa dilakukan melalui aplikasi.
Diharapkan, sektor-sektor tersebut dapat semakin meningkat pelayannya jika digantikan dengan robot.
Apakah PNS akan dihilangkan?
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan, sebenarnya upaya digitalisasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun ke belakang.
"Namun, seiring dengan situasi tidak pasti dan kompleks plus pandemi Covid-19, maka transformasi tersebut dipercepat," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (29/11/2021).
Satya menjelaskan, sebenarnya jumlah PNS saat ini di Indonesia terus menurun karena PNS pensiun tidak sebanyak dengan jumlah yang direkrut.
Karena itu, dengan transformasi penggunaan IT dan digitalisasi, maka diharapkan pelayanan publik dapat terus berjalan dengan baik.
"Jadi, ke depannya formasi PNS akan tidak gemuk karena penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik," kata Satya.
Sebelumnya, Satya Pratama menyampaikan penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi.
"Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar," ujarnya.
Konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komperhensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. "Itu masih dikaji lebih lanjut," jelasnya.
(*)