Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000
Golongan III
Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000
Golongan IV
Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200.
Sementara itu gaji PPPK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Berikut ini besaran gaji PPPK berdasarkan Perpres tersebut:
Golongan I: Rp 1.794-900 - Rp 2.686.200Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.124.900Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500.
Adapun yang membedakan hak PPPK dan PNS yakni tunjangan pensiun.
PPPK tidak mendapat tunjangan pensiun karena kontrak PPPK hanya selama 1-5 tahun, meski hal itu bisa diperpanjang.
Pada pertengahan 2021, pemerintah menggodok aturan tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk PPPK.
Mengutip TribunKaltim dari Kompas.com, 29 Juni 2021, penambahan dua hak tersebut ditulis dalam Pasal 22 RUU ASN.
"Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan," demikian isi yang termaktub dalam draf RUU ASN.
Sementara itu di UU ASN tahun 2014, disebutkan tunjangan yang akan didapatkan PPPK juga setara dengan PNS, yakni diberikannya tunjangan kinerja serta tunjangan kemahalan yang diatur pada Pasal 80 ayat 2.
Hal ini juga diatur di dalam RUU ASN Pasal 101 ayat 3.
Cara menentukan golongan PPPK
Cara menentukan golongan PPPK didasarkan pada Surat Menkeu tertanggal 27 Desember 2019.
Dalam surat Menkeu tersebut disebutkan gaji PPPK dikonversikan dari gaji pokok PNS berdasarkan golongan/ruang/masa kerja menjadi golongan I sampai XVII dengan masa kerja maksimal 33 tahun, ditambah faktor pajak sebesar 15 persen.
Adapun konversi gaji PPPK ke dalam golongan I sampai XVII, menurut Sri Mulyani dalam suratnya, menggunakan pendekatan jenjang pendidikan yaitu:
1. SD, golongan PPPK I2. SMP sederajat, golongan IV3. SLTA/Diploma I sederajat, golongan V4. Diploma II, golongan VI5. Diploma III, golongan VII6. Sarjana/Diploma IV, golongan IX7. Pascasarjana S2, golongan X8. Pascasarjana S3, golongan XI.
(*)