GridHot.ID - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua kembali membuat ulah.
Mengutip Pos-kupang.com, mungkin karena terlampau percaya diri, sehingga panglima tertinggi KKB (kelompok kriminal bersenjata) di Papua, Damianus Magaiyogi sepertinya tak lagi mengontrol ucapannya.
Pasalnya, di tengah operasi pengamanan yang demikian ketat oleh TNI Polri di tanah Papua, Damianus Magaiyogi tiba-tiba mengeluarkan statement yang tak biasanya.
Pria bertubuh tegap tinggi itu memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk memilih, membiarkan Papua merdeka atau hal yang buruk bakal menimpa TNI Polri.
Dilansir dari tribunpalu.com, pesan bernada peringatan kembali dilontarkan kelompok separatis di Papua.
Tentu saja, pesan itu disampaikan untuk pemerintah Indonesia dan TNI-Polri.
Pesan itu disampaikan langsung oleh Panglima KKB Papua bernama Damianus Magayogi.
Dalam video yang berdurasi singkat, Damianus Magaiyogi membeberkan sekilas tentang sikap TPNPB-OPM terhadap semua program pemerintah Indonesia di Papua saat ini.
Dari semua program itu, kata Magaiyogi, dua hal yang ditolak kelompok kriminal tersebut, adalah pertama pemekaran wilayah guna mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kedua, menghentikan semua rencana pembangunan di Papua. Sebab seluruh rakyat bangsa Papua tak menginginkan daerah otonomi baru.
Dua pernyataan itu meluncur dari mulut Damianus, tatkala melantik Yesbi Waker sebagai wakil dari pimpinan tertinggi TPNPB-OPM.
Tugas yang dimandatkan TPNPB-OPM kepada Yesbi Waker, adalah melanjutkan perjuangan Papua merdeka dengan menggagalkan semua rencana pemerintah di tanah Papua.
"Gagalkan semua rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengindahkannya maka TPNPB-OPM akan terus melakukan perlawanan sampai kapan pun," tandasnya.
Pada saat itulah Damianus Magaiyogi memberanikan diri untuk memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi tentang Papua.
Ultimatum yang dikemukakan Damianus Magaiyogi adalah meminta Presiden Jokowi untuk cepat memilih, memberikan kemerdekaan kepada Papua, atau perang sampai kiamat.
Pada video berdurasi singkat itu, tak disebutkan di mana tempat dilangsungkan upacara pelantikan Wakil Pemimpin Umum TPNPB-OPM.
Tak diungkapkan pula, kapan pelantikan pimpinan TPNPB-OPM tersebut dilaksanakan.
Yang disebutkan hanyalah upacara pelantikan itu berlangsung pada salah satu distrik di Kabupaten Paniai.
Dari video yang beredar di jagat maya itu, terlihat banyak personal KKB hadir pada acara tersebut.
Para serdadu KKB hadir lengkap dengan senjata api yang dimilikinya.
Dari semua serdadu itu, ada yang mengenakan pakaian seragam loreng seperti milik prajurit TNI. Ada juga yang berpakaian sipil.
Mereka umumnya memanggul senjata api. Meski begitu, tak sedikit pula serdadu KKB yang membawa senjata tradisional berupa busur dan anak panah.
Sementara Wakil Pemimpin Umum TPNPB-OPM yang dilantik oleh Damianus Magaiyogi, adalah Yesbi Waker.
Yesbi Waker dipercayakan sebagai Wakil Pimpinan Umum TPNPB-OPM yang membawahi seluruh KKB di Papua.
Dalam momen tersebut, Damianus Magaiyogi menyampaikan bahwa pelantikan itu merupakan simbol perlawanan kepada pemerintah Indonesia.
Disampaikan juga sejumlah pesan kepada Yesbi Waker. Satu di antaranya, adalah konsisten pada komitmen menolak apa pun rencana pemerintah Indonesia.
Penolakan terhadap semua rencana pemekaran di tanah Papua, tandas Damianus Magaiyogi, adalah harga mati bagi orang Papua.
Begitu juga menjadikan Papua sebagai daerah otonomi khusus, ditolak sampai kapan pun oleh rakyat Papua.
Yang dituntut dari pemerintah Indonesia saat ini, katanya, yakni memberikan kepada Papua hak untuk memilih menjadi negara merdeka.
Jika tuntutan itu tak diindahkan Pemerintah Indonesia, tandas Damianus Magaiyogi, maka TPNPB-OPM tetap mengangkat senjata sampai kapan pun.
Yang diperangi TPNPB-OPM atau lazimnya disebut KKB, tandas Damianus Magaiyogi, adalah prajurit TNI Polri.
Bukan warga sipil sebagaimana yang terjadi selama ini. "Kami berperang melawan TNI Polri. Bukan berperang melawan warga sipil," tandasnya.
Damianus Magaiyogi tak menjelaskan, bagaimana jika ada warga sipil yang ditembak mati oleh anak buahnya.
Dari fakta yang terjadi selama ini, warga sipil yang ditembak mati oleh KKB, selalu dengan alasan yang bersangkutan adalah kaki tangan TNI Polri.
Selain itu, warga sipil yang dihabisi KKB Papua akan para pekerja yang sedang membangun Papua.
Untuk berperang melawan TNI Polri, katanya, TPNPB-OPM akan mengerahkan seluruh kekuatan dari gunung, mulai dari Sorong hingga Merauke.
"Semua kekuatan kami dari gunung sudah turun, dan siap berperang lawan TNI Polri," tandas Damianus Magaiyogi.
Damianus Magaiyogi merupakan sosok yang kini mendapat pelbagai sorotan karena pernyataannya yang langsung menohok Presiden Jokowi.
Damianus Magaiyogi juga terkenal tegas dan kejam. Kekejamannya itu diakuinya dilatari oleh fakta bahwa dulu keluarganya dihabisi TNI Polri.
Pengakuan itu disampaikan oleh Damianus Magaiyogi sendiri. Dia menyebutkan, Ayahnya bernama Tadeus Maga ditembak tahun 2009 oleh oknum yang disebutnya sebagai prajurit TNI Polri.
Kedua kakaknya, yakni Salmon dan Leo Magaiyogi juga ditembak oleh TNI Polri di Kabupaten Nabire tahun 2015.
Begitu juga kakak perempuannya juga disebut Damianus Magaiyogi telah ditembak mati di Kabupaten Paniai.
Hingga saat ini belum diketahui apakah benar penyataan tentang pembunuhan keluarganya oleh prajurit TNI Polri.
Sampai saat ini, pernyataan Damianus Magaiyogi yang memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi juga belum direspon.
Belum dipastikan apakah Presiden Jokowi akan meresponnya atau tidak ultimatum dari Panglima Tertinggi TPNPB-OPM itu.
Karena yang dilakukan Presiden Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat ini, adalah terus merencanakan pembangunan untuk memajukan Papua dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.
Untuk mendekatkan pembangunan ke masyarakat, pemerintah merencanakan pemekaran wilayah, termasuk membentuk daerah otonomi baru.
Hanya saja sampai sekarang rencana itu masih terus mendapatkan perlawanan dari sekelompok masyarakat Papua.
Sementara di daerah lain di Indonesia, pemekaran wilayah merupakan hal yang sangat dirindukan.
Karena dengan pemekaran wilayah, maka aneka pembangunan mudah dilakukan. Begitu juga pelayanan kemasyarakatan akan berjalan lebih optimal.(*)