Dengan melihat kondisi ini, pimpinan KOMNAS TPNPB-OPM sampaikan kepada publik bahwa Jakarta paksa bentuk Daerah Otonom Baru atau DOB di Papua sehingga TPNPB bersama rakyat bangsa Papua akan bergerak untuk membunuh siapa saja orang imigran yang masuk di seluruh teritori Tanah Papua.
Pimpinan TPNPB-OPM juga memberi peringatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI untuk segera mencabut Undang-Undang DOB.
"Sekali lagi kami keluarkan peringatan keras kepada Presiden Jokowi dengan Kabinetnya dan juga kami warning kepada DPR RI untuk segera cabut UU DOB Papua. Jika tidak mengindahkan Peringatan Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM maka TPNPB akan bergerak untuk membunuh siapa saja orang imigran yang masuk di Tanah Papua," tegas TPNPB-OPM.
"Mengapa? Karena DOB di Papua bukan aspirasi murni Rakyat Bangsa Papua, melainkan itu sekenario politik kotor pemerintah Indonesia di Jakarta. Rencana jahat Jakarta melalui DOB di Tanah Papua kami Bangsa Papua sudah ketahuinnya, oleh karena itu kami akan bertindak," tambah TPNPB-OPM.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga mengeluarkan peringatan keras kepada orang imigran Indonesia untuk tidak boleh lagi datang ke Papua. Bagi orang imigran Indonesia yang ada di Papua untuk segera tinggalkan Papua Barat.
"Karena selama pendudukan Indonesia di atas tanah leluhur bangsa Papua, orang imigran kami tidak pernah marah dan kami orang asli Papua itu sangat baik hati kepada orang imigran Indonesia yang datang ke Papua, tetapi sekarang kami murkah karena Jakarta arogan dan tidak hargai aspirasi rakyat bangsa Papua," kata TPNPB-OPM.
"Sekali lagi kami sampaikan kepada orang Imigran Indonesia untuk segera tinggalkan Tanah leluhur Bangsa Papua, dan ingat TNI/Polri tidak akan menjamin nyawa anda. Peringatan TPNPB ini tidak main-main, dan ini serious. Silakan Pilih…..mau mati di Papua atau Kembali ke negerimu?" ancam TPNPB-OPM.
Pada bagian akhir keterangan pers tertulis ini diberi catatatan.
Pertama, audio voice laporan dari Yahukimo terlampir, silakan ikuti.
Kedua, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM bertanggungjawab atas siaran pers ini.