GridHot.ID - Internal KKB Papua pecah kiri kanan.
Itu terjadi setelah Benny Wenda yang merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat.
Benny Wenda diketahui mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari Pemerintah Indonesia.
"Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963," kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020), dikutip dari Kompas.com.
Melansir Tribun Palu, keputusan Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat rupanya bukan bukan keputusan sidang istimewa ULMWP.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua ULMWP Octavianus Mote melalui video yang diunggah akun ULMWP News, @KagoyaSilas.
Octavianus Mote mengawali video berdurasi 2 menit 20 detik dengan menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Beny Wneda, ULMWP pecah kiri kanan.
Menurut Octavianus Mote, perjuangan hanya dikendalikan oleh satu kelompok yang berasal dari satu kampung.
"Mereka itu yang hanya mendengar dia (Benny Wenda)," kata Octavianus Mote.
"Di dalam ULMWP sendiri tidak kuat," ujarnya.
Octavianus Mote mengatakan, banyak pihak menuntut agar dilakukan rekonsiliasi.
"Jadi dimana-mana tuntutannya adalah rekonsilaiasi. Itu yang sangat vital. Mestinya itu yang diutamakan," tandas Octavianus Mote.
Dia juga mengungkapkan bahwa dukungan negara lain di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga sudah berkurang.
Menurutnya, kini hanya ada satu negara di PBB yang mau memberikan dukungan, enam lainnya sudah menghilang.
"Yang terjadi di PBB, dari 7 negara, hanya 1 saja yang pidato. Enam lainnya sudah menghilang. Dari yang ada di tangan saja enam sudah terbang jauh," beber Octavianus Mote.
Dia mengatakan berkurangnya dukungan dari negara-negara menandakan kemenangan diplomasi pihak musuh.
"Itu kemenangan diplomasi pihak musuh. Mestinya konsen kita disitu," katanya.
Octavianus Mote juga menyebut ada tiga komponen yang mengikuti rapat membahas pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat.
"Sejauh ini dari 3 komponen yang ikut dalam rapat itu, satu kompenen ajukan argumen sangat signifikan, menyatakan bahwa ini belum waktunya. Tapi yang lain mendesak bahwa kalau gitu masukkan menjadi agenda untuk dibicarakan. Dan keputusan final waktu itu adalah menunda," beber Octavianus Mote.
Namun tiba-tiba Benny Wenda membuat pengumuman pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat.
"Tiba-tiba Benny Wenda mengumumkan. Itu membuat saya sebagai wakil ketua dan komponen yang ikut rapat, semua terkejut. Karena tidak ada yang memberi mandat kepada Benny Wenda untuk mengumumkan pada 1 Desember 2020," terangnya.
Menurut Octavianus Mote, begitu diumumkan Benny Wenda jauh dari keputusan sidang istimewa, terjadi pro kontra dan perdebatan yang luar biasa.
"Apakah ini secara terbuka kita tolak atau...Supaya musuh tidak memanfaatkan, nanti kita bicara saja. Itu yang sedang terjadi sekarang," ujar Octavianus Mote.
(*)