Ancam Perang dengan Pemerintahan Indonesia, Panglima KKB Papua Minta Jokowi Penuhi Permintaan Besar Ini: Kesejahteraan Tidak Bisa Diselesaikan dengan Undang-undang!

"Tapi perlu diawasi UN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara-negara anggota PBB yaitu Melanesia Sport Group (MSG), Pasifik Island Froum (PIF) dan Afrika Carabia Pasifik (ACP)," katanya.

Damianus Magai Yogi mengatakan, yang terjadi di Papua merupakan masalah politik sehingga harus diselesaikan secara politik.

"Tidak bisa masalah politik diselesaikan dengan pembangunan atau kesejahteraan diselesaikan dengan undang-undang, tidak bisa," tegasnya.

Dia menegaskan perundingan Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua Barat adalah jalan keluar menuju pengakuan Negara Republik West Papua.

Apabila Indonesia tidak menanggapi, lanjut Damianus Magai Yogi, pihaknya akan mengirim pasukan mengancam beberapa daerah. Pihaknya tidak berhenti perang sampai Papua Barat merdeka.

Damianus Magai Yogi juga menyinggung presistiwa pembantaian 10 warga di Kampung Nogolait Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Sabtu 16 Juli 2022.

"Peristiwa 10 orang tewas itu sebagai akibat dari ulah pemerintah yang tidak mengedepankan dialog terkait penyelesaian konflik di Bumi Cendrawasih," ujarnya.

Baca Juga: Mic Berubah Jadi Pisau Dapur, Aksi Duta Sheila On 7 Saat Turun Tangan Membuat Pizza Bikin Penggemar Histeris hingga Dibuat Salfok dengan Ini, Tengok Pesona Sang Vokalis yang Tak Ada Matinya

Sebelumnya diberitakan, setelah terjadi pembantaian warga di Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Panglima Kodap III Ndugama Derakma TPNPB-OPM atau KKB Papua Egianus Kogoya mengaku bertanggung jawab.

Menurut Egianus Kogoya, peristiwa itu dipicu aksi seorang warga asli Papua merekam video saat anak buahnya mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Dia mengatakan, KKB Papua mencurigainya perekam video sebagai mata-mata sehingga menembaknya.