"Langkah bersejarah ini meresmikan hubungan kuat yang telah lama terjalin antara kedua kelompok,
berdasarkan identitas Melanesia bersama dan perjuangan melawan pendudukan," kata Benny Wenda dalam keterangan tertulisnya, dilansir dari ulmwp.org.
MoU tersebut menetapkan bahwa kedua belah pihak akan mendukung kemerdekaan pihak lain di berbagai forum domestik dan internasional, termasuk Melanesian Spearhead Group (MSG).
Benny Wenda menyatakan bahwa penandatanganannya menandakan pentingnya solidaritas Melanesia yang abadi.
Dia mengundang semua pemimpin Melanesia dan Pasifik untuk mengikuti contoh FLNKS dan menunjukkan bahwa tidak ada negara Pasifik yang tertinggal dalam perjuangan mereka untuk kebebasan.
Sebelumnya, lanjut Benny Wenda, ULMWP telah mengeluarkan pesan solidaritas dan dukungan untuk FLNKS menjelang referendum pertama dari tiga referendum kemerdekaan yang diadakan di Kanaky pada November 2018.
Referendum terbaru yang diadakan pada Desember 2021, diboikot oleh Kanak Pribumi pro-kemerdekaan setelah permintaan FLNKS untuk penundaan karena meningkatnya kasus Covid ditolak.
“Seperti pemimpin Kanak Jean-Marie Tjibaou, semua orang Papua memimpikan Melanesia yang tidak lagi dibagi oleh kolonialisme. Seperti yang dikatakan oleh bapak pendiri Vanuatu,
Walter Lini, 'kita tidak akan bebas sampai semua orang Melanesia bebas'. Perjuangan Kanak adalah perjuangan Papua Barat,
dan perjuangan Papua Barat adalah perjuangan Kanak – kita diduduki bersama, dan kita akan dibebaskan bersama,” kata Benny Wenda.
Presaiden Kongres Kaledonia Baru Roch Wamytan mengatakan, ”Kami telah menandatangani perjanjian ini karena masing-masing dari kami dihadapkan pada proses dekolonisasi dan emansipasi."
"Rakyat Papua Nugini dengan Indonesia dan kami dengan negara Perancis. Proses dekolonisasi ini belum berakhir bagi kami, itu telah pecah dari waktu ke waktu, untuk sedikitnya,” ujarnya.
(*)