Aksi-aksi kriminalitas itu bertujuan merongrong wilayah NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ). Selain itu menunjukan kepada dunia internasional bahwa Papua tak aman bagi seluruh rakyat.
Aksi-aksi yang direncanakan itu, bila tak menyerang prajurit TNI Polri, maka mereka menyerang warga sipil. Bahkan dengan berbagai alibi, KKB menyatakan bertanggung jawab atas setiap insiden.
Mahasiswa Jayawijaya Tolak DOB Pegunungan Tengah
Sementara itu, Solidaritas Mahasiswa Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya (SMPPMJ) di Jayapura angkat bicara, terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Wilayah Pegunungan Tengah Papua.
Ketua SMPPMJ, Alius Himan mengatakan, pihaknya perlu berbicara mengenai Daerah Otonom Baru (DOB) di Pegunungan Tengah yang dinilainya tidak layak, namun tetap dipaksakan oleh Pemerintah Pusat.
"Dari letak wilayah Jayawijaya dengan jumlah penduduk pribumi yang amat sangat sedikit, serta lokasi yang tidak strategis, DOB Pegunungan Tengah tidak layak hadir di Jayawijaya," terang Alius Himan, kepada Tribun-Papua.com, Rabu 27 Juli 2022 di Kampkey, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Lebih lanjut Himan mengatakan, Jayawijaya, Provinsi Papua merupakan lembah di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 1.855 meter di atas permukaan air laut, sehingga tidak mungkin menjadi ibu kota Papua Pegunungan Tengah.
"Dahulu orangtua kami hidup dalam tata krama yang baik, indah serta sejahterah. Namun datang lagi dengan berbagai macam tawaran dari negara, maka sangat berdampak terhadap eksistensi hidup," ujarnya.
Himan menegaskan, dampak yang akan ditimbulkan amat sangat besar dan bisa mengancam eksistensi hidup orang Hubula di Tanah Hubulam, Jayawijaya, Provinsi Papua.
"Masyarakat adat di Lapago, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, akan terkena dampak DOB tersebut. Untuk itu, kami mengambil sikap tegas menolak DOB di Pegunungan Tengah Papua," tegasnya.
Himan berharap beberapa oknum yang mendukung DOB untuk segera berhenti melakukan manuvernya.
"Kami sampaikan juga kepada para petinggi BY, BW, LK untuk segera kembalikan DOB ini ke Jakarta, karena ulah dan kerakusaan jabatan maka rakyat bisa menjadi tumbal," tandasnya. (*)