“Ini demi perekonomian Indonesia yang tetap terjaga dan APBN yang tetap sehat,” tuturnya.
Sehubungan dengan ini, Sri Mulyani menegaskan APBN 2023 ini memang didesain untuk tetap mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, atau dalam kata lain sebagai shock absorber.
Sehingga, memang kesehatan APBN adalah kunci yang utama.
Jokowi akan menyampaikan Rancangan APBN (RAPBN) 2023 saat membacakan Nota Keuangan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 16 Agustus 2022. Sri Mulyani belum bisa menyebutkan secara gamblang angka yang dipatok oleh pemerintah dalam RAPBN 2023.
Namun, yang pasti, pemerintah akan mengusahakan dan menepati janji untuk defisit anggaran pada tahun depan berada di bawah 3% produk domestik bruto (PDB) dengan belanja negara yang dioptimalkan untuk mendukung berbagai prioritas nasional.
(*)