Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID - Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022).
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan Kontan.co.id, 5 September 2022, harga Pertalite mengalami kenaikan jadi Rp 10.000 per liter dari sebelumnya dipatok Pertamina sebesar Rp 7.650 per liter.
Kebijakan harga BBM naik juga berlaku untuk BBM subsidi lainnya, Solar yang naik menjadi Rp 6.800 dari Rp 5.150 per liter.
Di tengah pengumuman kenaikan harga BBM terbaru yang dijual di SPBU Pertamina, di dunia maya, ramai soal pembahasan harga BBM jenis yang dijual seharga Rp 8.900 per liter.
BBM tanpa subsidi dengan harga lebih murah dari harga Pertalite itu dijual oleh jaringan SPBU milik perusahaan swasta, SPBU Vivo.
Baik di TikTok atau di media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook, ramai-ramai waganet menyarankan agar beralih untuk mengisi bahan bakar di SPBU Vivo tersebut.
Pemilik SPBU Vivo Jaringan
SPBU Vivo berada di bawah bendera PT Vivo Energy Indonesia, perusahaan sektor hilir minyak dan gas bumi, yang resmi beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017 lalu.
Awalnya perusahaan ini bernama PT Nusantara Energi Plant Indonesia (NEPI), namun kemudian berganti menjadi PT Vivo Energy Indonesia.
Meski namanya hampir serupa dengan merek ponsel asal China, secara kepemilikan, perusahaan penyalur BBM ini sejatinya masih terafiliasi dengan Vitol Group, raksasa minyak yang berbasis di Swiss.
Dikutip dari laman resminya, Vitol Group awalnya didirikan di Rotterdam pada 1966. Perusahaan ini juga mengembangkan jaringan SPBU di Belanda, Singapura, Inggris, Australia, dan beberapa negara di Afrika.
Vitol Group bisa dibilang merupakan salah satu perusahaan penyalur BBM terbesar secara global. Pada tahun 2021 lalu, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 279 miliar dollar AS.
Dengan jaringan di lebih dari 40 negara, di tahun 2020, perusahaan multinasional ini memperdagangkan 367 juta ton minyak mentah dan produk turunannya.
Selain bermain di hilir dengan menjual BBM secara langsung melalui jaringan SPBU-nya, Vitol Group juga merambah sektor hulu dengan ikut mengebor minyak di Afrika dengan produksi sekitar 55.000 barel per hari.
Blok minyak terbesar milik Vitol Group berada di Ghana. Sektor bisnis lain yang digeluti perusahaan ini termasuk kapal tangker minyak, kilang minyak, terminal migas, gas alam, dan energi terbarukan.
Bisnisnya di Indonesia
Di Tanah Air, perusahaan berkantor di Gama Tower, Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Guna mendukung operasionalnya, Vivo juga memiliki unit kilang mini dan tangki BBM di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Perusahaan ini berekspansi dengan membangun bisnis SPBU Vivo yang secara langsung berkompetisi dengan Pertamina maupun SPBU lain milik swasta yang sudah lebih dulu eksis seperti Shell, AKR, dan BP.
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Kompas.com, Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax.
Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," ujar Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Sabtu.
Menteri ESDM Arifin Tasrif selanjutnya menjabarkan penyesuaian harga BBM terbaru mulai sore nanti yakni sebagai berikut:
1. Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter
2. Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter
3. Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter
Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat dalam beberapa waktu terakhir seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.
Ia mengatakan, saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.
Angka itu sudah membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.
Namun, dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun.
Terlebih, konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan. "Kami perkirakan subsidi itu harus tambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun.
Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).
(*)