Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID - Dunia saat ini sedang digoyang isu kudeta Presiden China Xi Jinping.
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan WartaKota, 26 September 2022, jika dibiarkan, isu ini akan makin liar dan menimbulkan banyak dampak, baik politik maupun ekonomi domestik China dan dunia.
Indonesia, mitra strategis China, salah satu negara yang paling berdampak jika stabilitas politik di China terganggu.
Sejak akhir pekan lalu, medsos diwarnai berita besar seputar keberadaan Xi Jinping, yang katanya dikudeta.
Namun, semua pemberitaan itu belum terkonfirmasi dari pemerintah China.
Semua serba asumsi dan menerka-nerka, sementara pemerintah China bungkam.
Xi Jinping isunya dikudeta dan ditahan oleh Tentara Pembabasan Rakyat China (PLA), bahkan jadi trending topik.
Dia belum pernah menampakkan diri ke depan publik sejak 16 September 2022 usai menghadiri KTT di Uzbekistan.
Akan tetapi hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari Beijing mengenai rumor tersebut.
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Tribunnews, 26 September 2022, penyebab Munculnya Rumor Kudeta:
1. Isu 3 Periode
Dikutip dari Indiatimes.com, desas-desus tentang kudeta dan tahanan rumah Xi Jinping muncul menjelang Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China pada 16 Oktober mendatang.
Di mana Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan kekuasaan untuk masa jabatan tiga periode.
Hal belum pernah terjadi dan dialami presiden China sebelumnya.
Beberapa waktu lalu diberitakan BBC, Parlemen China menyetujui pencabutan pasal di konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali periode.
Dalam beberapa dekade terakhir, semua pemimpin China menjabat dua kali periode atau dua kali lima tahun.
Pembatasan ini dicabut oleh parlemen, yang dengan sendirinya membuka lebar-lebar kemungkinan Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup.
2. Isu Hukuman Mati
Spekulasi soal kudeta Xi Jinping juga mungkin dipicu karena dua mantan menteri dijatuhi hukuman mati dan empat pejabat dikirim ke penjara seumur hidup minggu ini di China.
Menurut laporan, keenamnya adalah bagian dari 'faksi politik'.
Saat ini, Partai Komunis sedang menjalankan kampanye anti-korupsi di seluruh negeri dan diyakini bahwa keenamnya adalah penentang Xi Jinping.
Berita penahanan rumah Jinping diyakini telah dimulai dan disebarkan oleh para politi anti-Xi Jinping.
3. Karantina Covid-19
Sementara itu, beberapa postingan di media sosial menyarankan bahwa perdana menteri China Xi Jinping mendapat dikarantina mengikuti 'Kebijakan Nol Covid' yang ketat di negara itu.
Di China, setiap orang yang kembali ke negaranya dari luar negeri harus menjalani karantina.
Seperti diketahui Xi Jinping baru saja pulang dari Uzbekisthan pada 16 September lalu menghadiri KTT di negara itu bersama Presiden Rusis Vladimir Putin.
Profil Singkat Xi Jinping
Lahir pada tahun 1953, Xi Jinping merupakan putra dari salah seorang pendiri Partai Komunis.
Xi Jinping kini menjadi pemimpin tertinggi di Partai Komunis China dan Presiden Republik Rakyat China.
Dia bergabung dengan partai pada tahun 1974 dan menapak karier hingga menjadi presiden pada tahun 2013.
Di bawah kepemimpinannya, Cina menempuh reformasi ekonomi, kampanye antikorupsi yang tegas, dan kebangkitan nasionalisme namun dengan pemberangusan hak-hak asasi.
Xi menangkap beberapa tokoh paling kuat di negara itu, termasuk mantan kepala keamanan Zhou Yongkang, dan pada akhir 2014.
PKC sendiri telah mendisiplinkan lebih dari 100.000 pejabat.
Xi juga mulai merangsang ekonomi China yang melambat.
Pada 2014, China memperkenalkan inisiatif " "One Belt, One Road" untuk memperkuat rute perdagangan dan meluncurkan Bank Investasi Infrastruktur Asia yang ambisius.
Di dalam negeri, pihaknya memperluas kekuatan bank swasta dan mengizinkan investor internasional memperdagangkan saham secara langsung di pasar saham Shanghai.
Xi juga telah mengubah beberapa undang-undang yang diberlakukan oleh pendahulunya, dan secara resmi mengakhiri kebijakan satu anak China pada 2015.
Di bawah jangkauan Xi, sistem sensor berusaha menghilangkan pengaruh Barat dalam kurikulum sekolah dan membatasi akses internet publik.
(*)