Kali ini, Komnas HAM pun memeriksa Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw. Dalam pemeriksaan tersebut, Komnas HAM menemukan beberapa hal yang aneh.
"Kami sudah periksa namun kok sekelas Bupati dia tidak tahu ada proyek di wilayah itu," kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Kamis (6/10/2022).
Frits mengaku, selama ini pihaknya tidak mengetahui keberadaan kelompok sipil bersenjata di Bintuni.
"Sayangnya proyek besar sedangkan dilaksanakan di situ kok sampai mereka dibantai bupati tidak tahu," tuturnya.
Menurutnya, ketidaktahuan Bupati Bintuni merupakan sebuah ironi. "Kami minta agar bupati harus segera melakukan evaluasi standar teknis terkait pekerjaan di sana," jelas Frits.
Harusnya, ada koordinasi yang dilakukan secara intensif oleh Dinas PU baik di kabupaten dan provinsi.
Ia berujar, pihaknya mengajukan pertanyaan yang harus diklarifikasi kepada Bupati Bintuni.
Hanya saja, bupati justru tidak mengetahui pekerjaan jalan, jumlah anggaran, hingga perusahaan yang ikut tender pun tak diketahui.
Menurutnya, semua ini akan jadi catatan dan nantinya dirangkum untuk selanjutnya dibuat langkah lebih lanjut.
(*)