Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin membahas perkembangan Papua bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa.
Hal ini dilakukan Ma'ruf Amin usai sebelumnya sempat melakukan kunjungan kerja secara maraton ke berbagai wilayah di Papua pada akhir November 2022.
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan AntaraNews, 20 Desember 2022, menurut keterangan Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi yang disampaikan secara daring di Jakarta, Selasa, salah satu hal yang ditekankan Wapres dalam pertemuan itu adalah mengenai penanganan keamanan di wilayah Papua, di mana Wapres meminta aparat penegak hukum untuk terus melindungi masyarakat Papua dari berbagai tindakan anarkis kelompok kriminal bersenjata (KKB).
“Mereka (KKB) menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror, penembakan, pembunuhan, dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan. Oleh karena itu, Wapres meminta supaya negara hadir, menjamin warga supaya tetap aman bisa bekerja mencari nafkah dengan baik,” ungkap Masduki usai mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut.
Menurut Masduki, secara tegas Wapres meminta agar KKB ditindak secara hukum karena berbagai kejahatannya telah meresahkan masyarakat dan mengganggu upaya pembangunan di Papua.
“Wapres dalam hal ini meminta ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum agar negara hadir di sana. Supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara,” ujarnya.
Selain itu, tutur Masduki, Wapres menekankan agar pendekatan humanis berbasis teritorial tetap diterapkan untuk mengatasi masalah keamanan di Papua.
Wapres ingin pendekatan teritorial mulai dari atas kodam sampai ke tingkat koramil harus tetap dijalankan semua pihak, baik oleh TNI-Polri dan pemerintahan sipil di Papua.
Pentingnya pendekatan humanis berbasis teritorial ini, menurut Masduki, adalah untuk mengintegrasikan pihak keamanan dengan warga sipil dalam menciptakan langkah-langkah konkret terkait pembangunan kesejahteraan di Papua.
Masduki menuturkan pada kesempatan tersebut Wapres mendapat laporan bahwa masyarakat Papua menerima dengan baik penetapan beberapa daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua karena masyarakat memahami tujuan dibalik pemekaran itu untuk menyejahterakan masyarakat Papua.
Dalam pertemuan tersebut dibahas tindak lanjut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di mana Wapres ingin agar badan yang dipimpinnya itu berjalan efektif dalam mempercepat upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
“BP3OKP itu sudah dijalankan secara bertahap, jadi pengisian terhadap orang-orang siapa saja yang mesti menjabat di situ, kemudian kantornya bagaimana, dan seterusnya, itu sekarang sudah mulai berjalan, itu lagi-lagi bagaimana agar semua proses pembangunan kesejahteraan Papua (terlaksana dengan baik),” tutur Masduki.
“Kemudian bagaimana agar ada evaluasi, bagaimana agar semuanya itu, (termasuk) dana itu betul-betul dijalankan dengan bersih, tidak diselewengkan ke sana kemari, tapi untuk kesejahteraan rakyat, bisa berjalan sesuai harapan masyarakat Papua,” imbuhnya.
Hadir dalam pertemuan ini, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Pol.
Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III) Letjen TNI I Nyoman Cantiasa mewakili Panglima TNI.
Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah.
Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua ternyata juga menyedot perhatian Presiden Jokowi.
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Pos-Kupang, 20 Desember 2022, bahkan selama ini ia senantiasa mengikuti persoalan di wilayah paling timur Indonesia itu secara saksama.
Makanya ketika melantik Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, Seniin 19 Desember 2022, Presiden Jokowi menyampaikan pesan khusus kepada sosok yang menggantikan Jenderal Andika Perkasa itu.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa hingga saat ini Papua masih diwarnai oleh sejumlah tindakan anarkis kelompok separatis yang ada di daerah tersebut.
Eskalasi serangan secara membabibuta cenderung meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Jumlah korban pun terus bertambah dari hari ke hari.
Dalam bulan Desember ini saja, terdapat lima warga sipil yang tewas akibat tindakan anarkis kelompok kriminal bersenjata tersebut.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan pesan ini kepada Laksamana Yudo Margono.
Dalam pernyataanya, Jokowi mengatakan bahwa pendekatan humanis dalam penanganan keamanan di Papua, merupakan hal yang baik.
"Saya kira baik pendekatan humanis itu, baik pengurangan prajurit TNI di Papua itu juga baik," kata Jokowi.
Akan tetapi, lanjut Presiden Jokowi, diperlukan adanya ketegasan dalam penanganan tindakan kriminal di wilayah tersebut.
Apabila tidak ada tindakan yang tegas, maka aksi-aksi KKB di Papua itu tidak akan pernah selesai.
"Karena kalau kita enggak tegas di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya enggak akan selesai-selesai masalahnya," ungkapnya.
Terhadap pesan itu, Panglima TNI yang baru dilantik, Laksamana TNI Yudo Margono pun menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam merespon fakta tersebut
Pertama, kata Yudo Margono, ia akan datang langsung ke Papua dengan mengajak KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
"Kesempatan pertama akan datang ke sana bersama kepala staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana," ujar Yudo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Desember 2022.
Kunjungan tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani isu keamanan di wilayah tersebut.
Dalam kunjungannya nanti, dirinya akan mendengarkan masukan dari prajurit TNI yang ditugaskan di Papua, pemerintah daerah, serta tokoh agama dan masyarakat setempat.
"Setelah semua masukan itu kita dengar baru saya putuskan langkah-langkah berikutnya. Jadi memutuskannya setelah saya cek dulu," kata Yudo.
Yudo juga, akan lebih dulu mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan sebelum memutuskan strategi penanganan Papua.
Yudo pun menekankan bahwa operasi TNI di Papua kini lebih menonjolkan operasi teritorial dengan tetap memberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum.
Pihaknya juga akan melakukan evaluasi dan kemudian melaporkannya kepada Presiden.
"Nanti tentunya akan kita evaluasi dulu, baru nanti saya laporkan ke Pak Presiden situasi yang ada," tandas Yudo.
Sementara itu, Menko Polhukam, Mahfud MD juga ikut angkat bicara terkait peningkatan serangan KKB di Papua.
Mahfud meminta masyarakat tidak membalas aksi serangan KKB dengan aksi kekerasan.
"Mari kita ini jangan terlalu emosional, jangan terlalu emosi. 'Pak kok tidak dibabat aja, kan gampang aja' bukan begitu caranya mengelola negara. Dibabat salah, tidak dibabat banyak masalah seperti ini," jelasnya dilansir dari YouTube Kompas TV, Kamis 15 Desember 2022.
Menurutnya, cara penyelesaian konflik dengan KKB Papua bukan dengan serangan senjata seperti yang mereka lakukan.
Ia menjeleskan pemerintah tidak takut dengan KKB tapi tidak dapat membalas aksi mereka karena ada nyawa warga Papua yang harus dilindungi.
"Kita ngerem karena ada saran dialog, jeda dulu jangan bertindak. Bukan soal kita takut atau apa, mana takut. Tapi menyelesaikan dengan mengingat setiap nyawa manusia itu berharga," terangnya.
Baca Juga: Didampingi Khodam Penyembuh Alami, Pantas 4 Weton Ini Bisa Mengobati Penyakit Menurut Primbon Jawa
Mahfud berharap konflik dengan KKB dapat segera diselesaikan.
"Tapi mari kita pelan-pelan, kita menyelamatkan satu nyawa manusia itu sangat penting dilakukan," imbuhnya.
(*)