Rhoma Irama menyebut sejarah kelam yang pernah terjadi pada Pemilu 2019 lalu, yakni terjadi perpecahan luar biasa sampai saat ini.
"Sementara kan yang namanya demokrasi wajib berbeda, bagaimana saat berbeda itu kita tidak perlu bermusuhan, sesuai firmal Allah bagaimana kita mendewasakan, mengedukasi masyarakat agar bisa melaksanakan aturan permainan demokrasi untuk memilih pemimpin, jangan sampai menimbulkan perpecahan, bagaimana pada 2024 nanti, kira-kira apa saran Ustaddz untuk itu," ucap Rhoma Irama dikutip dari kanal youtube Rhoma Irama Official.
Ustadz Abdul Somad pun menjawab perlu kesadaran politik agar tak terjadi perpecahan meski berbeda pendapat.
Pendakwah yang disapa UAH mencontohkan negara-negara di Eropa yang telah maju berdasarkan sistem demokrasi bukan terjadi dalam waktu yang sebentar namun perlu proses panjang.
"Mereka mengawalinya dari Renaissance abad pertengahan 500 tahun yang lalu, sementara Indonesia baru memakai sistem demokrasi selama 77 tahun, masih amat sangat muda, jadi dengan perjalanan waktu proses pendewasaan bahwa berbeda itu tidak mesti bermusuhan," jelas UAS.
Namun, jikalau sudah duduk di tampuk kekuasaan tetap mengutamakan prinsip keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik bagi yang memilih ataupun tidak.
Keadilan itu tercantum dalam doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, jangan sampai yang berkuasa itu orang yang tidak takut kepada-Mu dan tidak sayang kepada kami (rakyat).
"Maka selalu saya tegaskan harus cerdas, pilih yang shalat, jika tidak maka pemabuk penzina, dan lainnya akan menduduki legislatif dan akan membuat Undang-undang, sementara rakyat biasa tidak bisa berteriak karena di luar sistem," urai Ustadz Abdul Somad.
UAS pun menyebut pentingnya seruan agar tidak memilih pemimpin yang dzholim.
Di awal perbincangan, Rhoma Irama menanyakan latar belakang pendidikan UAS.
Ustadz Abdul Somad menerangkan dirinya meraih gelar S1 dengan beasiswa di Kairo Mesir.
Kemudian, ia melanjutkan S2 di Maroko, S3 di Sudan, dan Visiting Professor dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam.
(*)