Pada saat itu, Jokowi meminta Yudo Margono tegas menghadapi kelompok bersenjata di Papua.
Damianus Magai Yogi mengkritik pernyataan Jokowi sebagai bentuk keengganan untuk menggelar perundingan damai untuk menyelesaikan konflik Papua.
“Papua adalah milik bangsa Papua. Kau dibesarkan dari [kekayaan] negeri Papua, dan menindas pemilik tanah air orang Papua. Kami minta agar Presiden Jokowi tanggapi dalam waktu yang dekat,” tegas Damianus Magai Yogi.
Dia juga menyerukan negara asing agar berhenti memberikan bantuan senjata modern kepada Indonesia.
Selain itu meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, dan Komisi Tinggi HAM PBB untuk menekan Indonesia agar mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM di Papua.
“Segera minta Indonesia bertanggung jawab [atas] pelanggaran HAM yang tak pernah berhenti di atas negeri Papua,” tandas Damianus Magai Yogi.
Dia mendesak PBB membuktikan kebenaran dan keadilan kepada dunia, terutama rakyat bangsa Papua yang terus menerus mengalami kekerasan dan dibantai seperti binatang.
“PBB adalah mewakili Tuhan Allah di bumi. PBB membela orang lemah. Itulah tugas yang diberikan Tuhan untuk PBB di bumi,” ujarnya.
Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengungkapkan pernyataan tegas terkait tindakan KKB Papua. Menurutnya, walau Papua masih dilanda aksi separatis, namun Papua secara umum belum berstatus daerah darurat.
Penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata, tandasnya masih dilakukan oleh aparat kepolisian.
"Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum, kriminal. Masih pada tahap kriminal, sehingga masih kewenangannya Polri," tandasnya.