Gridhot.ID - KKB Papua memang terus membuat onar dan menebar teror di masyarakat sekitar.
Para anggota KKB Papua bahkan tak segan menghilangkan nyawa demi bisa menebarkan teror-teror mengerikan tersebut.
Dikutip Gridhot dari Tribun Papua, KKB Papua pada beberapa waktu lalu bahkan sempat melakukan penyerangan mengerikan selama tahun 2022 ini.
Mulai dari penyerangan di Kiwirok pada awal tahun hingga pembantaian pekerja tower dan penembakan karyawan bank terjadi di sepanjang tahun 2022 ini.
Hal ini tentu membuat Presiden Jokowi memberikan tugas penting untuk Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar bisa menindak tegas para anggota KKB Papua.
Namun dikutip Gridhot dari Pos Kupang, Panglima Tertinggi West Papua Army Damianus Magai Yogi menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.
Menurut Damianus Magai Yogi, West Papua Army siap melawan. Dia bahkan mendesak Pemerintah Indonesia segera melakukan perundingan damai untuk menyiapkan referendum.
Damianus Magai Yogi menegaskan, biarkan rakyat Papua menentukan nasib sendiri, atau menghadapi perlawanan lebih keras dari kelompok bersenjata di Papua.
“Kepada Kepala Negara dan Pemerintahan RI, Jokowi, Panglima TNI dan Kapolri segera mengambil langkah secepatnya sebagai perdamaian di Papua," kata Damianus Magai Yogi dilansir dari thetpn-pbnews.
Dia mengancam melakukan perlawanan di daerah Meepago. "Jika Presiden Jokowi tidak tanggapi, maka wilayah yang sedang diam seperti Meepago akan membuktikan dan mengangkat senjata, dan itu perlawanan yang lebih tinggi daripada yang sudah lalui,” tambahnya.
Presiden Jokowi melantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasadi Istana Kepresidenan Jakarta Senin 19 Desember 2022 lalu.
Pada saat itu, Jokowi meminta Yudo Margono tegas menghadapi kelompok bersenjata di Papua.
Damianus Magai Yogi mengkritik pernyataan Jokowi sebagai bentuk keengganan untuk menggelar perundingan damai untuk menyelesaikan konflik Papua.
“Papua adalah milik bangsa Papua. Kau dibesarkan dari [kekayaan] negeri Papua, dan menindas pemilik tanah air orang Papua. Kami minta agar Presiden Jokowi tanggapi dalam waktu yang dekat,” tegas Damianus Magai Yogi.
Dia juga menyerukan negara asing agar berhenti memberikan bantuan senjata modern kepada Indonesia.
Selain itu meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, dan Komisi Tinggi HAM PBB untuk menekan Indonesia agar mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM di Papua.
“Segera minta Indonesia bertanggung jawab [atas] pelanggaran HAM yang tak pernah berhenti di atas negeri Papua,” tandas Damianus Magai Yogi.
Dia mendesak PBB membuktikan kebenaran dan keadilan kepada dunia, terutama rakyat bangsa Papua yang terus menerus mengalami kekerasan dan dibantai seperti binatang.
“PBB adalah mewakili Tuhan Allah di bumi. PBB membela orang lemah. Itulah tugas yang diberikan Tuhan untuk PBB di bumi,” ujarnya.
Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengungkapkan pernyataan tegas terkait tindakan KKB Papua. Menurutnya, walau Papua masih dilanda aksi separatis, namun Papua secara umum belum berstatus daerah darurat.
Penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata, tandasnya masih dilakukan oleh aparat kepolisian.
"Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum, kriminal. Masih pada tahap kriminal, sehingga masih kewenangannya Polri," tandasnya.
Akan tetapi, lanjut dia, TNI tetap membantu penegakan hukum pidana di Papua. "TNI tetap membantu penegakan hukum di Papua," tandas Yudo Margono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 20 Desember 2022.
Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Strategi Panglima TNI Yudo untuk Atasi Konflik di Papua dan Perbatasan', Yudo mengungkapkan, daerah darurat akan ditentukan oleh Presiden Jokowi.
"Kalau keadaan darurat, yang tentukan itu presiden. Saya kira dengan ekskalasi sekarang ini belum (darurat), masih taraf kriminal," tandas Yudo Margono.
Meski demikian, lanjut Yudo Margono, jajarannya tetap melanjutkan operasi teritorial di Papua.
"Teritorial tetap berjalan, tetap kami laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil, dengan kekuatan yang ada. Tentunya kami tetap melaksanakan operasi teritorial di sana," ujarnya.
Kemudian, Yudo Margono mengungkapkan alasan melanjutkan operasi teritorial. Ia menyebut masyarakat Papua sangat membutuhkan dukungan dari TNI.
"Khususnya sekolah-sekolah, katanya banyak guru yang meninggalkan tempat. Ini TNI wajib untuk di sana. Kemudian, angkutan umum yang kurang ya, kami bantu, supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan," kata Yudo Margono.
Yudo Margono menambahkan bahwa TNI juga akan menyiapkan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mengantisipasi konflik di daerah perbatasan.
"Kami tidak berharap terjadinya itu (konflik), tapi kami tetap siap antisipasi segala yang terjadi, tentunya kekuatan darat, laut, udara. Kami jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu standby," ujar Yudo Margono.
Selain itu, Yudo Margono juga mengedepankan jalur diplomasi guna mengantisipasi konflik di daerah perbatasan.
"Memang tidak mudah, konflik di perbatasan itu tidak terjadi satu atau dua tahun. Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali, mulai 1973 tidak selesai.
Baca Juga: 3 Weton Wanita Galak yang Doyan Marah-marah, Auranya Membara Layaknya Kobaran Api
Artinya, kami tetap melaksanakan kerjasama diplomasi untuk antisipasi terjadinya itu (konflik)," kata eks KSAL ini.
(*)